Berita

Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo/Net

Dunia

Dukung Otonomi Sahara Maroko, Belgia: Ini Solusi yang Bisa Diterima Semua Pihak

RABU, 17 APRIL 2024 | 07:38 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Inisiatif otonomi Sahara yang diajukan Maroko pada tahun 2007 kembali mendapat dukungan kuat dari Belgia.

Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo menilai inisiatif tersebut sebagai solusi terbaik yang bisa diterima semua pihak.

"Belgia menganggap inisiatif otonomi Maroko, yang diajukan pada tahun 2007, sebagai upaya serius dan kredibel dari Maroko dan merupakan dasar yang baik untuk solusi yang diterima oleh para pihak," ujarnya selama pertemuan dengan Perdana Menteri Maroko Aziz Akhannouch pada Senin (15/4).


Dalam kesempatan itu, De Croo juga menegaskan kembali dukungan lama Belgia terhadap proses yang dipimpin oleh PBB untuk solusi politik yang adil dan langgeng di Sahara Barat.

"Kedua pihak menyepakati eksklusivitas PBB dalam proses politik dan menegaskan kembali dukungannya terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB 2703 (2023), yang mencatat peran dan tanggung jawab para pihak dalam mencari solusi yang realistis dan pragmatis," tambahnya.

Belgia bergabung dengan sejumlah negara Barat, Arab, dan Afrika yang menyuarakan dukungan terhadap usulan otonomi Maroko pada tahun 2007 sebagai cara untuk mengakhiri konflik Sahara Barat yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Maroko telah menguasai wilayah tersebut sejak pertengahan tahun 1970an ketika Spanyol meninggalkan kekuasaan kolonialnya. Untuk meredakan konflik, Rabat menawarkan otonomi Sahara Barat di bawah kedaulatannya.

Konflik Maroko dengan Polisario terhenti pada tahun 1991 dengan gencatan senjata yang didukung PBB, mencakup rencana referendum untuk menyelesaikan status Sahara Barat.

Namun, aturan referendum tidak pernah disepakati dan PBB tidak lagi menganggapnya sebagai sebuah pilihan, melainkan menyerukan para pihak untuk menunjukkan kompromi dan berupaya mencapai solusi yang dapat diterima bersama.

Maroko telah mengumpulkan dukungan untuk rencana otonominya dari negara-negara barat, sejak Amerika Serikat mengakui kedaulatan Rabat atas wilayah tersebut pada tahun 2020.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

Mengenal Bupati Rejang Lebong M Fikri yang Baru Terjaring OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:15

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

UPDATE

KKB dan Ancaman Nyata terhadap Kemanusiaan di Papua

Jumat, 20 Maret 2026 | 05:59

Telkom Turunkan 20 Ribu Personel Amankan Layanan Telekomunikasi

Jumat, 20 Maret 2026 | 05:40

Salat Id Sambil Menikmati Keindahan Gunung Sumbing dan Sindoro

Jumat, 20 Maret 2026 | 05:19

PKS Minta DPR dan Pemerintah Rombak APBN 2026

Jumat, 20 Maret 2026 | 04:55

Ketika Gerakan Rakyat Kehilangan Akar

Jumat, 20 Maret 2026 | 04:35

BGN Perketat Pengawasan Sisa Pangan dan Limbah MBG

Jumat, 20 Maret 2026 | 04:15

Tokoh Perempuan Dorong Polri Telusuri Dugaan Aliran Dana Asing

Jumat, 20 Maret 2026 | 03:59

Arsitek Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu di Timor Leste

Jumat, 20 Maret 2026 | 03:33

Pertemuan Prabowo-Megawati Panggilan Persatuan di Tengah Kemelut Global

Jumat, 20 Maret 2026 | 03:13

Pengamanan Selat Bali

Jumat, 20 Maret 2026 | 02:59

Selengkapnya