Berita

Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo/Net

Dunia

Dukung Otonomi Sahara Maroko, Belgia: Ini Solusi yang Bisa Diterima Semua Pihak

RABU, 17 APRIL 2024 | 07:38 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Inisiatif otonomi Sahara yang diajukan Maroko pada tahun 2007 kembali mendapat dukungan kuat dari Belgia.

Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo menilai inisiatif tersebut sebagai solusi terbaik yang bisa diterima semua pihak.

"Belgia menganggap inisiatif otonomi Maroko, yang diajukan pada tahun 2007, sebagai upaya serius dan kredibel dari Maroko dan merupakan dasar yang baik untuk solusi yang diterima oleh para pihak," ujarnya selama pertemuan dengan Perdana Menteri Maroko Aziz Akhannouch pada Senin (15/4).


Dalam kesempatan itu, De Croo juga menegaskan kembali dukungan lama Belgia terhadap proses yang dipimpin oleh PBB untuk solusi politik yang adil dan langgeng di Sahara Barat.

"Kedua pihak menyepakati eksklusivitas PBB dalam proses politik dan menegaskan kembali dukungannya terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB 2703 (2023), yang mencatat peran dan tanggung jawab para pihak dalam mencari solusi yang realistis dan pragmatis," tambahnya.

Belgia bergabung dengan sejumlah negara Barat, Arab, dan Afrika yang menyuarakan dukungan terhadap usulan otonomi Maroko pada tahun 2007 sebagai cara untuk mengakhiri konflik Sahara Barat yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Maroko telah menguasai wilayah tersebut sejak pertengahan tahun 1970an ketika Spanyol meninggalkan kekuasaan kolonialnya. Untuk meredakan konflik, Rabat menawarkan otonomi Sahara Barat di bawah kedaulatannya.

Konflik Maroko dengan Polisario terhenti pada tahun 1991 dengan gencatan senjata yang didukung PBB, mencakup rencana referendum untuk menyelesaikan status Sahara Barat.

Namun, aturan referendum tidak pernah disepakati dan PBB tidak lagi menganggapnya sebagai sebuah pilihan, melainkan menyerukan para pihak untuk menunjukkan kompromi dan berupaya mencapai solusi yang dapat diterima bersama.

Maroko telah mengumpulkan dukungan untuk rencana otonominya dari negara-negara barat, sejak Amerika Serikat mengakui kedaulatan Rabat atas wilayah tersebut pada tahun 2020.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

Selat Hormuz dan Senjata Geopolitik Iran

Sabtu, 28 Februari 2026 | 05:40

Gabah Petani Terdampak Banjir di Grobogan Tetap Dibeli Bulog

Sabtu, 28 Februari 2026 | 05:25

MBG Dikritik dan Dicintai

Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:59

Sambut Kedatangan Prabowo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:50

Tourism Malaysia Gaet Media dan Influencer ASEAN Promosikan Wisata Ramadan

Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:44

Kader Golkar Cirebon Diminta Sukseskan Seluruh Program Pemerintah

Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:21

Kritik Mahasiswa dan Dinamika Konsolidasi Kekuasaan

Sabtu, 28 Februari 2026 | 03:55

Wacana Impor 105 Ribu Pikap India Ancam Industri Dalam Negeri

Sabtu, 28 Februari 2026 | 03:33

Insan Intelijen TNI Dituntut Adaptif Hadapi Dinamika Geopolitik

Sabtu, 28 Februari 2026 | 03:13

Genjot Ekonomi Rakyat, Setiap SPPG Terima Rp500 Juta untuk 12 Hari

Sabtu, 28 Februari 2026 | 02:45

Selengkapnya