Berita

Direktur Program Institut Jakarta Agung Nugroho/Ist

Politik

Aktivis Sindir Mendikbud Nadiem Mirip Sales Seragam Sekolah

SABTU, 13 APRIL 2024 | 22:09 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim resmi menetapkan seragam sekolah baru ditahun 2024 untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengan Atas (SMA).

Dikutip dari laman resmi Kemendikbud, Nadiem sudah merinci bentuk seragam sekolah baru tersebut, mulai dari jenis, model, warga hingga atribut-atribut baru.

Kabar perubahan seragam untuk jenjang SD hingga SMA mendapat kritikan pedas Direktur Program Institut Jakarta Agung Nugroho.


Menurut Agung, Nadiem Makarim sepatutnya fokus pada perbaikan sistem pendidikan, bukan malah sibuk urus perombakan seragam bagi peserta didik.

"Ini menunjukan Nadiem Makarim bukan orang yang paham tentang pendidikan tapi lebih mirip sales bahan pakaian seragam sekolah," kata Agung melalui siaran persnya, Sabtu (13/4).

Agung mempertanyakan alasan Nadiem Makarim merombak seragam sekolah untuk menanamkan nasionalisme, kedisiplinan, dan meningkatkan citra sekolah serta mengakomodir kebutuhan pengaturan seragam sesuai kebijakan nasional pendidikan dan perkembangan masyarakat.

"Padahal menanamkan nasionalisme dan kedisiplinan tidak terkait dengan bentuk dan model seragam sekolah. Tapi lebih pada nilai-nilai keteladanan yang diberikan untuk dapat dijadikan contoh oleh anak-anak kita," ujar Agung.

Agung mengingatkan bahwa dalam pandangan Proklamator Soekarno, nasionalisme itu harus dapat membentuk karakter percaya pada kemampuan diri sendiri serta menumbuhkan ikatan solidaritas.

"Nasionalisme hanya dijadikan alasan oleh Nadiem yang justru lebih mirip negara fasis dengan masih mengeluarkan kebijakan seragam sekolah," tegas Agung.

Agung menambahkan, masih banyak problem pendidikan yang belum terselesaikan. Misalnya akses terbatas ke pendidikan, ketimpangan pendidikan, kualitas guru dan tenaga pendidik.

"Berikutnya kurikulum yang tidak relevan, kualitas fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai, kesenjangan digital dan kualitas ujian dan evaluasi," demikian Agung.






Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya