Berita

Dewan Keamanan PBB/Net

Dunia

PBB Gagal Akui Palestina Sebagai Negara

JUMAT, 12 APRIL 2024 | 14:31 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Anggota Dewan Keamanan PBB kembali gagal mencapai konsensus untuk menjadikan Palestina sebagai anggota penuh di organisasi tersebut.

Duta Besar Malta, Vanessa Frazier yang memegang jabatan presiden bergilir DK PBB bulan April mengatakan forum mereka telah gagal menyepakati pengajuan Palestina untuk menjadi anggota penuh.

"Tidak ada konsensus,” ungkap Frazier merujuk pada hasil pemungutan suara tertutup DK PBB yang membahas aksesi Palestina, seperti dikutip dari AFP pada Jumat (12/4).


Kendati demikian, menurut Frazier, ada dua pertiga anggota yang mendukung keanggotaan Palestina, tetapi dia tidak menyebutkan identitas negaranya.

Menurut sumber-sumber diplomatik, pemungutan suara akan kembali diadakan pada 18 April mendatang atas usulan Aljazair.

Palestina yang saat ini berstatus sebagai pengamat di PBB, telah melakukan lobi selama bertahun-tahun untuk mendapatkan keanggotaan penuh, yang berarti pengakuan terhadap negara Palestina.

Setiap permintaan untuk menjadi negara anggota PBB harus terlebih dahulu melewati Dewan Keamanan dan kemudian disetujui oleh Majelis Umum.

Kendati demikian, menurut pengamat, meskipun sembilan dari 15 suara di PBB berpihak pada Palestina, konsensus di DK PBB tidak akan pernah tercapai karena veto dari sekutu Israel, Amerika Serikat.

Washington bersikukuh bahwa PBB bukanlah tempat untuk mempermasalahkan status negara Palestina, yang mereka tekankan harus merupakan hasil kesepakatan antara Israel dan Palestina.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya