Berita

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti/Net

Hukum

Membahayakan, Kompolnas Sesalkan Penegakan Hukum Judi Online Kendur

SELASA, 09 APRIL 2024 | 11:40 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Penegakan terhadap praktik judi online di Indonesia mengendur,baik dari pemerintah maupun aparat kepolisian. Imbasnya, praktik ini kembali menjamur di ruang kehidupan masyarakat.

"Kami sangat menyesalkan penegakan hukum terhadap bisnis judi online akhir-akhir ini terkesan kendur lagi. Padahal judi online banyak memakan korban masyarakat," kata Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/4).

Kondisi ini tentu memprihatinkan bagi Kompolnas. Sebab di tengah kendurnya penegakan hukum, praktik judi online memiliki efek buruk dan membahayakan bagi keberlangsungan bangsa.


"Ada yang menjadi pelaku kejahatan gara-gara judi online, bahkan ada pula yang nekat mengakhiri hidupnya gara-gara kehilangan banyak uang saat main judi," ujar Poengky.

Untuk itu, Poengky meminta jajaran Polri terutama Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bekerja sama dengan segala pihak dalam baik di dalam dan luar negeri untuk memberantas judi online.

"Termasuk melakukan kerja sama P to P dan kerja sama internasional mengatasi judi online yang sudah menjadi sophisticated transnational crime dan merugikan masyarakat," tutup Poengky.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya