Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/Net

Politik

Jokowi Disebut Ingin Rebut Ketum PDIP

Tudingan Hasto Makin Berlebihan dan Keblinger

KAMIS, 04 APRIL 2024 | 15:14 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendak merebut kursi ketua umum partainya dinilai sebagai ungkapan kekecewaan dan kegalauan usai kekalahan dalam ajang pilpres 2024.

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah alias Semar menilai pernyataan Hasto tersebut juga sebagai karangan belaka karena Presiden Jokowi yang telah menjabat dua periode itu sangat hormat pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Tudingan terhadap Jokowi yang ingin ambil alih Ketua Umum PDIP semakin menegaskan kalo Hasto tidak hanya stres tapi juga sedang gunakan jurus mabuk dengan coba menyerang segala arah tapi secara liar sehingga yang terlihat tidak hanya hatinya yang sakit atas kekalahan pilpres tapi juga jiwanya terganggu dan kita doakan semoga Hasto segera sembuh," jelas Semar dalam keterangannya, Kamis (4/4).


Dia justru mempertanyakan kapasitas Hasto sebagai sekjen salah satu partai besar di Indonesia yang dinilai tidak memiliki wawasan intelektual yang cukup. Pasalnya, belakangan ini terkesan membuat gaduh dan tidak memiliki substansi yang jelas.

"Kemarahan atas kekecewaan yang diarahkan pada Jokowi dan Gibran sungguh berlebihan dan keblinger karena semua tuduhan itu tidak benar, sepertinya PDIP khilaf ketika mengangkat Hasto sebagai sekjen partai dan dapat dikatakan ini sekjen terburuk yang PDIP miliki," ungkap.

"Semua tudingan dari Hasto itu tidak hanya melukai Jokowi serta Gibran tapi juga rakyat yang sampai saat ini masih 80 persen mendukung Jokowi dan tentunya juga menyakiti kami semua Keluarga Besar Rampai Nusantara yang selama ini selalu bersama jokowi, dan kami meyakini Jokowi merupakan Presiden terbaik yang dimiliki bangsa ini," pungkas Semar.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Prabowo Akui Punya DNA India, Suka Bergoyang Kalau Ada Musik

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:09

Pansus DPR Desak Kemendagri Percepat Penyusunan DIM RUU Daerah Kepulauan

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:02

Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Total Kini 110 Unit

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:50

KPK Harus Tegas, Pengembalian Amplop Raja Juli Tidak Hapus Dugaan Pidana

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:44

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM, Ada Pegawai Bea Cukai

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:43

Prabowo Peluk Erat Modi saat Antar Kepulangannya Menuju India

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:34

Kekuatan Jokowi cuma Uang, Bukan Ideologi

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:32

Memahami Aturan Paspor Diplomatik: Siapa Saja yang Berhak Memilikinya?

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:18

Rekor Baru Messi di Piala Dunia Lewati Maradona

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:17

Ketidakadilan Laga Argentina vs Mesir Bersifat TSM

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:00

Selengkapnya