Berita

Pasangan capres-cawapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka/RMOL

Politik

Postur Kabinet Hanya Ditentukan Prabowo, Bukan yang Lain

JUMAT, 29 MARET 2024 | 12:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo diminta tidak kembali cawe-cawe dalam menentukan postur kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno berpendapat, sebagai presiden terpilih Prabowo memiliki hak prerogatif dalam menentukan siapa saja yang layak menjadi pembantunya di kabinet, bukan orang lain.

"Wajib hukumnya yang menentukan postur kabinet adalah Prabowo sebagai presiden terpilih. Bukan yang lain. Itu amanah UU yang harus dijalankan," tegas Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/3).


Menurutnya, Prabowo bakal dianggap melanggar konstitusi kalau urusan kabinet melibatkan orang di luar pemerintahan.

"Justru aneh jika ada pihak lain yang merasa berhak ikut campur urusan kabinet. Itu enggak ada rumusnya," terangnya.

"Karenanya publik mendorong Prabowo menggunakan hak prerogatifnya dalam memilih para pembantunya," demikian Adi Prayitno.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya