Pakistan dan Dana Moneter Internasional (IMF) pada Rabu mencapai kesepakatan tingkat staf (SLA) mengenai tinjauan kedua dan terakhir terhadap program dana talangan Pakistan, yang akan mengeluarkan 1,1 miliar dolar AS untuk negara-negara Asia Selatan yang terlilit utang.
Sejak dana talangan sebesar 3 miliar dolar AS disetujui pada bulan Juni tahun lalu, Pakistan telah melaksanakan beberapa reformasi yang diamanatkan IMF, seperti penyesuaian anggaran, kenaikan suku bunga, dan harga energi yang lebih tinggi.
Pemerintahan sementara diberi kekuasaan yang belum pernah ada sebelumnya untuk mengambil keputusan kebijakan ekonomi yang diperlukan, mengawasi reformasi dan pencairan dana, tanpa takut akan reaksi politik.
Dengan berakhirnya program saat ini pada tanggal 11 April, para pejabat Pakistan sedang mempertimbangkan program jangka menengah baru dengan IMF.
Selain memenuhi target berkelanjutan, IMF telah mengidentifikasi reformasi yang harus dilakukan Pakistan.
Pertama, memperkuat keuangan publik. Dalam hal ini Pakistan telah ditugaskan untuk melakukan konsolidasi fiskal secara bertahap, memperluas basis pajak yang ada, meningkatkan administrasi perpajakan, dan keberlanjutan utang, sekaligus melindungi kelompok rentan.
Tulis sebuah artikel di
Reuters, Pakistan harus memenuhi target defisit anggaran utama sebesar 401 miliar rupee (setara 1,44 miliar dolar AS), atau 0,4 persen dari produk domestik bruto, untuk tahun fiskal berjalan sebelum pemerintah menyajikan anggarannya pada bulan Juni.
Dalam laporan media pada bulan Desember 2023, Dewan Pendapatan Federal (FBR) mengatakan Pakistan memiliki “basis pajak yang sangat sempit” yaitu sekitar 5,2 juta orang pada tahun 2022, dari populasi 240 juta orang.
FBR mengatakan pihaknya berencana menambah 1,5 juta pembayar pajak baru ke basis yang ada pada tahun fiskal berjalan.
Selanjutnya memulihkan visabilitas sektor energi dimana Pakistan diminta untuk mencegah akumulasi lebih lanjut utang sirkular di sektor ketenagalistrikan, yang timbul dari subsidi dan tagihan yang belum dibayar.
Pemerintah perlu menerapkan reformasi untuk mengurangi biaya dengan meningkatkan transmisi dan distribusi listrik, memindahkan listrik ke jaringan listrik, meningkatkan tata kelola, dan memerangi pencurian.
