Berita

Salah satu poster yang memperlihatkan wajah tokoh separatis Sikh, Khalistan Hardeep Singh Nijjar.

Dunia

Bukti yang Dikantongi Kanada di Balik Kematian Nijjar Diragukan

JUMAT, 15 MARET 2024 | 22:30 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Winston Peters mengangkat kasus kematian ekstremis dan tokoh separatis Khalistan Hardeep Singh Nijjar di bulan Juni tahun lalu.

Nijjar yang mendukung kemerdekaan kaum Sikh India tewas setelah ditembak orang tidak dikenal di luar pusat kebudayaan Sikh di Surrey, British Columbia, Kanada. Sampai sekarang belum diketahui siapa pelaku pembunuhan itu. Otoritas setempat juga belum mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menuduh  pemerintah India di pembunuhan itu.  


Tuduhan Trudeau itu membuat hubungan India dan Kanada terganggu.  

Selandia Baru yang merupakan anggota aliansi intelijen Five-Eyes bersama Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia, disebutkan telah menerima pengarahan intelijen dari Kanada mengenai kasus Nijjar.

Trudeau juga secara pribadi telah memberi tahu para pemimpin sekutu terdekat Kanada tentang kasus ini, termasuk Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Presiden AS Joe Biden.

Namun, Wakil Perdana Menteri Peters ketika berkunjung ke India baru-baru ini mengatakan keraguannya pada klaim dan bukti yang dimiliki Kanada.

Dalam wawancara dengan The Indian Express, Peters mempertanyakan bukti yang dimiliki Trudeau.

“Dimana buktinya? Di mana temuannya saat ini? Yah, tidak ada satu pun,” ujarnya.

Ini adalah pertama kalinya mitra Five-Eyes secara terbuka mempertanyakan tuduhan Kanada terhadap India terkait kasus Nijjar.

Sebelum ini, Kementerian Luar Negeri India mengeluarkan pernyataan yang menolak tuduhan Trudeau, dan menyebut tuduhan itu tidak masuk akal dan  memiliki motivasi lain.

“Tuduhan keterlibatan Pemerintah India dalam tindakan kekerasan apa pun di Kanada tidak masuk akal dan tidak beralasan. Tuduhan serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada kepada Perdana Menteri kami, dan ditolak sepenuhnya. Kami adalah negara demokratis dengan komitmen kuat terhadap supremasi hukum,” demikian disampaikan Kemlu India.

Kemlu India juga meminta pemerintahan Trudeau mengambil tindakan hukum yang cepat dan efektif terhadap semua elemen anti-India yang beroperasi di Kanada.


Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya