Berita

Salah satu poster yang memperlihatkan wajah tokoh separatis Sikh, Khalistan Hardeep Singh Nijjar.

Dunia

Bukti yang Dikantongi Kanada di Balik Kematian Nijjar Diragukan

JUMAT, 15 MARET 2024 | 22:30 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Winston Peters mengangkat kasus kematian ekstremis dan tokoh separatis Khalistan Hardeep Singh Nijjar di bulan Juni tahun lalu.

Nijjar yang mendukung kemerdekaan kaum Sikh India tewas setelah ditembak orang tidak dikenal di luar pusat kebudayaan Sikh di Surrey, British Columbia, Kanada. Sampai sekarang belum diketahui siapa pelaku pembunuhan itu. Otoritas setempat juga belum mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menuduh  pemerintah India di pembunuhan itu.  


Tuduhan Trudeau itu membuat hubungan India dan Kanada terganggu.  

Selandia Baru yang merupakan anggota aliansi intelijen Five-Eyes bersama Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia, disebutkan telah menerima pengarahan intelijen dari Kanada mengenai kasus Nijjar.

Trudeau juga secara pribadi telah memberi tahu para pemimpin sekutu terdekat Kanada tentang kasus ini, termasuk Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Presiden AS Joe Biden.

Namun, Wakil Perdana Menteri Peters ketika berkunjung ke India baru-baru ini mengatakan keraguannya pada klaim dan bukti yang dimiliki Kanada.

Dalam wawancara dengan The Indian Express, Peters mempertanyakan bukti yang dimiliki Trudeau.

“Dimana buktinya? Di mana temuannya saat ini? Yah, tidak ada satu pun,” ujarnya.

Ini adalah pertama kalinya mitra Five-Eyes secara terbuka mempertanyakan tuduhan Kanada terhadap India terkait kasus Nijjar.

Sebelum ini, Kementerian Luar Negeri India mengeluarkan pernyataan yang menolak tuduhan Trudeau, dan menyebut tuduhan itu tidak masuk akal dan  memiliki motivasi lain.

“Tuduhan keterlibatan Pemerintah India dalam tindakan kekerasan apa pun di Kanada tidak masuk akal dan tidak beralasan. Tuduhan serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada kepada Perdana Menteri kami, dan ditolak sepenuhnya. Kami adalah negara demokratis dengan komitmen kuat terhadap supremasi hukum,” demikian disampaikan Kemlu India.

Kemlu India juga meminta pemerintahan Trudeau mengambil tindakan hukum yang cepat dan efektif terhadap semua elemen anti-India yang beroperasi di Kanada.


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

PUI: Pernyataan Kapolri Bukan Ancaman Demokrasi

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:52

BI Harus Selaras Jalankan Kebijakan Kontrol DHE SDA Sesuai UUD 1945

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:34

HMI Sumut Desak Petugas Selidiki Aktivitas Gudang Gas Oplosan

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:26

Presiden Prabowo Diminta Bereskan Dalang IHSG Anjlok

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:16

Isak Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Praka Hamid Korban Longsor Cisarua

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:54

PLN Perkuat Pengamanan Jaringan Transmisi Bireuen-Takengon

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:53

TSC Kopassus Cup 2026 Mengasah Skill dan Mental Petembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:23

RUU Paket Politik Menguap karena Himpitan Kepentingan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:45

Kuba Tuding AS Lakukan Pemerasan Global Demi Cekik Pasokan Minyak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:44

Unjuk Ketangkasan Menembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:20

Selengkapnya