Berita

Salah satu poster yang memperlihatkan wajah tokoh separatis Sikh, Khalistan Hardeep Singh Nijjar.

Global

Bukti yang Dikantongi Kanada di Balik Kematian Nijjar Diragukan

JUMAT, 15 MARET 2024 | 22:30 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Winston Peters mengangkat kasus kematian ekstremis dan tokoh separatis Khalistan Hardeep Singh Nijjar di bulan Juni tahun lalu.

Nijjar yang mendukung kemerdekaan kaum Sikh India tewas setelah ditembak orang tidak dikenal di luar pusat kebudayaan Sikh di Surrey, British Columbia, Kanada. Sampai sekarang belum diketahui siapa pelaku pembunuhan itu. Otoritas setempat juga belum mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menuduh  pemerintah India di pembunuhan itu.  


Tuduhan Trudeau itu membuat hubungan India dan Kanada terganggu.  

Selandia Baru yang merupakan anggota aliansi intelijen Five-Eyes bersama Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia, disebutkan telah menerima pengarahan intelijen dari Kanada mengenai kasus Nijjar.

Trudeau juga secara pribadi telah memberi tahu para pemimpin sekutu terdekat Kanada tentang kasus ini, termasuk Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Presiden AS Joe Biden.

Namun, Wakil Perdana Menteri Peters ketika berkunjung ke India baru-baru ini mengatakan keraguannya pada klaim dan bukti yang dimiliki Kanada.

Dalam wawancara dengan The Indian Express, Peters mempertanyakan bukti yang dimiliki Trudeau.

“Dimana buktinya? Di mana temuannya saat ini? Yah, tidak ada satu pun,” ujarnya.

Ini adalah pertama kalinya mitra Five-Eyes secara terbuka mempertanyakan tuduhan Kanada terhadap India terkait kasus Nijjar.

Sebelum ini, Kementerian Luar Negeri India mengeluarkan pernyataan yang menolak tuduhan Trudeau, dan menyebut tuduhan itu tidak masuk akal dan  memiliki motivasi lain.

“Tuduhan keterlibatan Pemerintah India dalam tindakan kekerasan apa pun di Kanada tidak masuk akal dan tidak beralasan. Tuduhan serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada kepada Perdana Menteri kami, dan ditolak sepenuhnya. Kami adalah negara demokratis dengan komitmen kuat terhadap supremasi hukum,” demikian disampaikan Kemlu India.

Kemlu India juga meminta pemerintahan Trudeau mengambil tindakan hukum yang cepat dan efektif terhadap semua elemen anti-India yang beroperasi di Kanada.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Tidak Ada Istilah Kebal Hukum, Bareskrim Harus Usut Tuntas Penyadapan Ilegal

Rabu, 11 November 2026 | 22:31

Ragam Produk UMKM Nusantara Meriahkan Pertamina SMEXPO 2026

Rabu, 11 November 2026 | 22:11

Mantan Seskab Era SBY Diperiksa KPK, Ini yang Digali

Rabu, 11 November 2026 | 21:45

Gara-gara Isu Penyadapan, Prabowo Ngaku Kurang Fokus Sapa Tamu di HUT Nasdem

Rabu, 11 November 2026 | 21:25

Komisi III DPR Minta Polda Sulsel dan Pemkab Luwu Jamin Akses Masmindo

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Bencana Puting Beliung Blora-Grobogan Dipastikan Ditangani Cepat

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Penjara Saja Tak Cukup, Pelaku Harus Kehilangan Hasil Kejahatan

Rabu, 11 November 2026 | 21:06

Program Electrifying Marine PLN Dorong Nelayan Lombok Timur Lebih Produktif dan Efisien

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Sampah jadi Alternatif Bahan Bakar Industri Semen

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Asta Cita Prabowo Jadi Harapan Industri Semen pada 2027

Rabu, 11 November 2026 | 20:47

Selengkapnya