Berita

Salah satu poster yang memperlihatkan wajah tokoh separatis Sikh, Khalistan Hardeep Singh Nijjar.

Dunia

Bukti yang Dikantongi Kanada di Balik Kematian Nijjar Diragukan

JUMAT, 15 MARET 2024 | 22:30 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Winston Peters mengangkat kasus kematian ekstremis dan tokoh separatis Khalistan Hardeep Singh Nijjar di bulan Juni tahun lalu.

Nijjar yang mendukung kemerdekaan kaum Sikh India tewas setelah ditembak orang tidak dikenal di luar pusat kebudayaan Sikh di Surrey, British Columbia, Kanada. Sampai sekarang belum diketahui siapa pelaku pembunuhan itu. Otoritas setempat juga belum mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menuduh  pemerintah India di pembunuhan itu.  


Tuduhan Trudeau itu membuat hubungan India dan Kanada terganggu.  

Selandia Baru yang merupakan anggota aliansi intelijen Five-Eyes bersama Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia, disebutkan telah menerima pengarahan intelijen dari Kanada mengenai kasus Nijjar.

Trudeau juga secara pribadi telah memberi tahu para pemimpin sekutu terdekat Kanada tentang kasus ini, termasuk Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Presiden AS Joe Biden.

Namun, Wakil Perdana Menteri Peters ketika berkunjung ke India baru-baru ini mengatakan keraguannya pada klaim dan bukti yang dimiliki Kanada.

Dalam wawancara dengan The Indian Express, Peters mempertanyakan bukti yang dimiliki Trudeau.

“Dimana buktinya? Di mana temuannya saat ini? Yah, tidak ada satu pun,” ujarnya.

Ini adalah pertama kalinya mitra Five-Eyes secara terbuka mempertanyakan tuduhan Kanada terhadap India terkait kasus Nijjar.

Sebelum ini, Kementerian Luar Negeri India mengeluarkan pernyataan yang menolak tuduhan Trudeau, dan menyebut tuduhan itu tidak masuk akal dan  memiliki motivasi lain.

“Tuduhan keterlibatan Pemerintah India dalam tindakan kekerasan apa pun di Kanada tidak masuk akal dan tidak beralasan. Tuduhan serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada kepada Perdana Menteri kami, dan ditolak sepenuhnya. Kami adalah negara demokratis dengan komitmen kuat terhadap supremasi hukum,” demikian disampaikan Kemlu India.

Kemlu India juga meminta pemerintahan Trudeau mengambil tindakan hukum yang cepat dan efektif terhadap semua elemen anti-India yang beroperasi di Kanada.


Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya