Berita

Salah satu poster yang memperlihatkan wajah tokoh separatis Sikh, Khalistan Hardeep Singh Nijjar.

Dunia

Bukti yang Dikantongi Kanada di Balik Kematian Nijjar Diragukan

JUMAT, 15 MARET 2024 | 22:30 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Winston Peters mengangkat kasus kematian ekstremis dan tokoh separatis Khalistan Hardeep Singh Nijjar di bulan Juni tahun lalu.

Nijjar yang mendukung kemerdekaan kaum Sikh India tewas setelah ditembak orang tidak dikenal di luar pusat kebudayaan Sikh di Surrey, British Columbia, Kanada. Sampai sekarang belum diketahui siapa pelaku pembunuhan itu. Otoritas setempat juga belum mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menuduh  pemerintah India di pembunuhan itu.  


Tuduhan Trudeau itu membuat hubungan India dan Kanada terganggu.  

Selandia Baru yang merupakan anggota aliansi intelijen Five-Eyes bersama Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia, disebutkan telah menerima pengarahan intelijen dari Kanada mengenai kasus Nijjar.

Trudeau juga secara pribadi telah memberi tahu para pemimpin sekutu terdekat Kanada tentang kasus ini, termasuk Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Presiden AS Joe Biden.

Namun, Wakil Perdana Menteri Peters ketika berkunjung ke India baru-baru ini mengatakan keraguannya pada klaim dan bukti yang dimiliki Kanada.

Dalam wawancara dengan The Indian Express, Peters mempertanyakan bukti yang dimiliki Trudeau.

“Dimana buktinya? Di mana temuannya saat ini? Yah, tidak ada satu pun,” ujarnya.

Ini adalah pertama kalinya mitra Five-Eyes secara terbuka mempertanyakan tuduhan Kanada terhadap India terkait kasus Nijjar.

Sebelum ini, Kementerian Luar Negeri India mengeluarkan pernyataan yang menolak tuduhan Trudeau, dan menyebut tuduhan itu tidak masuk akal dan  memiliki motivasi lain.

“Tuduhan keterlibatan Pemerintah India dalam tindakan kekerasan apa pun di Kanada tidak masuk akal dan tidak beralasan. Tuduhan serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada kepada Perdana Menteri kami, dan ditolak sepenuhnya. Kami adalah negara demokratis dengan komitmen kuat terhadap supremasi hukum,” demikian disampaikan Kemlu India.

Kemlu India juga meminta pemerintahan Trudeau mengambil tindakan hukum yang cepat dan efektif terhadap semua elemen anti-India yang beroperasi di Kanada.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Minyak Dunia Tembus 100 Dolar AS, Purbaya Belum Tambah Subsidi Energi

Sabtu, 12 September 2026 | 02:25

One Asia Golf Cup 2026 Diikuti 144 Pengusaha dari 11 Negara

Sabtu, 12 September 2026 | 02:14

Relawan Prabowo-Gibran Tak cuma Hadir saat Pemilu

Sabtu, 12 September 2026 | 01:30

Ferry Boboho Balikin Duit Rp5 Miliar, Diduga terkait Pemerasan Febrie

Sabtu, 12 September 2026 | 01:10

Maruli Janji Dongkrak Peringkat Atlet Judo Indonesia

Sabtu, 12 September 2026 | 01:01

ERP Solusi Pengendalian Kemacetan Jakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 00:34

Simak Rekayasa Lalin Persija-Persib di GBK

Sabtu, 12 September 2026 | 00:18

Jarnas Konsisten Kawal Program Pro Rakyat Prabowo-Gibran

Sabtu, 12 September 2026 | 00:00

Haji Dimulai dari Kalkulator

Jumat, 11 September 2026 | 23:35

Baznas Kembali Raih Indonesia Most Reputable Companies Award 2026

Jumat, 11 September 2026 | 23:20

Selengkapnya