Berita

Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)/ist

Nusantara

12 Ribu Mahasiswa Tak Lagi Terima KJMU Gegara Anggaran Dipangkas Rp180 M

JUMAT, 15 MARET 2024 | 09:10 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Hal itu mengingat belasan ribu penerima manfaat terancam dihapus dari data.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menjelaskan, pengurangan penerima manfaat dikarenakan pada tahun 2023 dana yang dialokasikan untuk bantuan KJMU sebesar Rp320 miliar. Sedangkan tahun 2024 hanya dianggarkan Rp140 miliar atau berkurang Rp180 miliar.

“Prioritaskan mana yang harus diutamakan. Harusnya setelah gaji guru, gaji PNS, ya kebutuhan seperti KJP, KJMU dan yang sudah kita anggarkan itu harusnya dijaga supaya program sustainability (berkelanjutan),” kata Iman dikutip  Jumat (15/3).


Menurut dia, pengurangan anggaran berdampak pengurangan jumlah penerima manfaat. Sebelumnya, anggaran mampu mengakomodir calon penerima sebanyak 19.000. Kini hanya mampu memberikan bantuan kepada 7.000 mahasiswa.

Kader Gerindra ini pun meminta agar penerima manfaat KJMU tak perlu khawatir adanya penghapusan data yang berujung putus sekolah. Sebab, bila mahasiswa masuk kategori tidak mampu, maka otomatis akan diprioritaskan.

Anggaran untuk penerima KJMU juga dipastikan bakal ditambah atau disesuaikan kembali pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

“Nanti akan dianggarkan kembali di perubahan oleh pak Pj Gubernur. Jadi teman-teman atau anak-anak kita yang masih kuliah enggak usah takut gitu loh, pasti itu akan terjamin ya,” demikian Iman.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya