Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Ikut Langkah PDIP Usulkan Angket Pemilu Hanya Bikin Parpol Lain Gigit Jari

SENIN, 11 MARET 2024 | 17:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Partai politik (parpol) lain dianggap tidak akan mendapatkan keuntungan atau manfaat kalau mengikuti langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar hak angket pemilu.

Menurut komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, sikap Partai Nasdem yang belum resmi mengajukan angket pemilu di DPR merupakan langkah tepat. Karena seluruh parpol wajib menunggu putusan resmi dari KPU RI soal pemenang Pilpres 2024.

"Setelah putusan KPU itu dibacakan, maka baru kemudian parpol ini mengambil langkah-langkah yang kira-kira memiliki manfaat yang lebih baik. Saya pribadi melihat hak angket ini tidak lebih dari sekadar gimmick politik yang dikeluarkan oleh PDIP," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/3).


Karena itulah Dosen Universitas Dian Nusantara ini mengingatkan parpol lain untuk tidak mengikuti sikap dan langkah PDIP.

"Parpol ini hanya akan gigit jari di ujung. Kenapa? Karena ini hanya pola-pola dari PDIP untuk mencari bargaining politik kepada pemimpin kekuasaan. Ketika nanti kemudian bargaining itu terjadi, tentu yang mendapat manfaat paling tinggi adalah PDIP. Partai yang mendukung PDIP dalam hak angket itu, itu hanya akan mendapatkan sisa-sisa kue saja," papar Kang Tamil.

Apalagi, lanjut Kang Tamil, parpol lain bisa melakukan sendiri bargaining politik terhadap penguasa tanpa harus ikut di belakang PDIP dengan gimmick hak angket.

"Jadi saya kira, kalaupun kemudian hak angket ini tidak jalan, artinya parpol ini sadar bahwa hak angket ini tidak lebih dari gimmick mainan politik PDIP untuk memperkuat bargaining politik mereka," jelasnya.

"Saya yakin bahwa hak angket ini tidak mungkin jalan. Kenapa? Bukan bicara dari sekadar lobi-lobi politik, tapi dari substansial materi angketnya pun itu sangat absurd, sangat kabur," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya