Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Arifin Tasrif: BBM Tidak Naik sampai Juni 2024

SABTU, 09 MARET 2024 | 07:05 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik BBM subsidi maupun non subsidi akan ditahan sampai pada Juni 2024 ini.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta, JUmat (9/3).

Namun begitu, Kementerian ESDM masih menghitung dampaknya kepada Pertamina, khususnya terkait revenue dari Pertamina Patra Niaga. Arifin mengatakan, ia akan melihat perkembangan harga minyak dunia setelah Juni.


"Kira-kira Juni lah. Kita lihat karena masih 83 dolar AS (per barel), ya," ujar Arifin.

Pada Senin (28/2), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah memastikan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik dan BBM hingga bulan Juni 2024. Hal itu telah disepakati dalam sidang kabinet hari ini yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni (2024), baik itu yang subsidi," katanya.

Dengan tidak adanya kenaikan, menjadi salah satu faktor penyebab melebarnya target defisit fiskal APBN 2024 yang tercatat sebesar 2,29 persen terhadap PDB. Sebab, subsidi untuk menahan kenaikan harga listrik dan BBM membutuhkan anggaran lebih besar untuk PT Pertamina maupun PT PLN.

"Itu akan membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina maupun PLN, dan itu nanti akan diambil baik dari sisa saldo anggaran lebih (SAL), maupun pelebaran defisit anggaran di 2024. Jadi itu 2,3-2,8 (persen). Tahun depan pun dalam kerangka yang sama 2,4-2,8 jadi realistis," ujar Airlangga.

Dikutip dari Antara, harga BBM Pertamina per 1 Maret 2024 untuk wilayah Jawa, Pertalite di harga Rp10.000 per liter, Pertamax Rp12.950 per liter, Pertamax Turbo Rp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, Pertamina Dex Rp15.100 per liter, dan Pertamax Green Rp13.900 per liter.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya