Berita

Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Idham Holik/RMOL

Politik

Pemerintah Malaysia Izinkan Pendirian TPS untuk PSU

JUMAT, 08 MARET 2024 | 10:40 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pendirian tempat pemungutan suara (TPS) untuk pemungutan suara ulang (PSU) di Malaysia sudah mengantongi izin dari pemerintahan setempat.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Idham Holik, menjelaskan, jajarannya segera bertemu otoritas terkait untuk persiapan pendirian TPS.

"Sudah (dapat izin). Hari ini tim KPU, termasuk saya, bertemu pejabat Kementerian Luar Negeri Malaysia," kata Idham kepada wartawan, Jumat (8/3).


TPS akan didirikan di lokasi yang sama dengan pemungutan suara 11 Februari lalu, jumlahnya 22 unit.

"TPS kali ini ditempatkan di Putra Jaya World Trade Center, sebagaimana TPS 11 Februari lalu," katanya, sembari memastikan pelaksanaan PSU di Kuala Lumpur juga menggunakan metode Kotak Suara Keliling (KSK).

"Insya Allah Minggu, 10 Maret besok PSU bisa diselenggarakan, melayani 62.217 pemilih, terdiri dari 42.372 pemilih TPS dan 19.845 pemilih KSK," rincinya.

Seperti diberitakan, PSU di Kuala Lumpur dilakukan karena ditemukan permasalahan data pemilih yang tidak dimutakhirkan dengan baik.

Akhirnya KPU RI melakukan pencocokan dan penelitian ulang, dengan basis data dari pemilih yang berjumlah 78.000, yang terlibat pada pemungutan suara 11 Februari lalu.

Setelah dilakukan pencocokan dan penelitian ulang, akhirnya KPU menetapkan 62.217 pemilih.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya