Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2023, proyeksi kebutuhan daging sapi dan kerbau tahun ini meningkat menjadi 816.790 ton.
Angka itu naik 9,81 persen dari tahun 2022 sebesar 736.662 ton. Sedangkan produksi daging sapi dan kerbau dalam negeri hanya sebanyak 442.690 ton untuk tahun 2023.
Menjelang Bulan Ramadan dan Idul Fitri 1445 H, kebutuhan itu terus meningkat sementara produksi dalam negeri tak mencukupi, sehingga impor daging menjadi satu-satunya jalan guna menutupi kekurangan sekitar 400 ribu ton.
“Untuk menyeimbangkan
demand dan
supply mengingat daging ini kebutuhan pokok maka pemerintah terpaksa harus impor. Memang produksi daging kita saat Ramadan masih kurang mencukupi,” ujar Anggota Dewan Pakar Gerindra Bambang Haryo Soekartono, Selasa (5/3).
Menurut Anggota DPR periode 2014-2019 itu, jika tidak segera dilakukan impor akan mengganggu mata rantai ekonomi. Pasalnya, banyak turunan makanan kita yang berbahan baku daging.
“Daging masuk kebutuhan pokok karena banyak olahan makanannya. Kalau daging tidak ada, dampaknya bisa jauh lebih besar, ekonomi anjlok. Makannya impor itu untuk stabilisator harga,” jelasnya.
Selain itu, langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengawasi harga eceran tertinggi (HET) daging ke konsumen yang saat ini mencapai Rp134 ribu.
Selain itu, lanjut BHS akrab disapa, hadirnya daging impor ini juga tidak menghancurkan daging lokal.
Sejauh ini, pemerintah sudah menetapkan kuota impor kepada perusahaan baik BUMN maupun swasta.
Kendati ada keluhan dari importir daging perihal penetapan kuota tersebut, BHS menyerahkan ke Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Itu (kuota impor) urusannya Kemendag, yang pasti impor daging ini untuk stabilkan harga,” tandasnya.
Di lain sisi, Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS Hermanto justru menyoroti kegagalan produksi daging dalam negeri yang menyebabkan angka impor selalu naik setiap tahun.
Menurut Hermanto, kebijakan impor daging itu dianggap merugikan peternak lokal.
“Pemerintah mesti prioritaskan pemenuhan kebutuhan daging melalui produk daging domestik,” kata Hermanto.
Lanjutnya, impor daging merupakan bentuk ketidakberpihakan pemerintah kepada peternak domestik.
“Permintaan daging yang meningkat jelang ramadhan mestinya kesempatan bagi peternak meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan,” tegas dia.
“Permintaan daging meningkat tidak serta merta dipenuhi melalui impor. Mestinya pemerintah prioritaskan menyerap daging domestik untuk memberikan kesempatan peternak mengambil untung,” pungkas Hermanto.
