Berita

Pemaparan data pemilih Pemilu 2024 tidak wajar terjadi di Jeddah, Arab Saudi/RMOL

Politik

Terungkap, Pemilih Khusus di Jeddah 9 Kali Lipat dari DPT

JUMAT, 01 MARET 2024 | 16:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Data pemilih tidak wajar ditemukan di lingkup kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah, Arab Saudi.

Diungkap saksi dari Partai Gerindra, Mariyanto Jamim, jumlah pemilih Pemilu Serentak 2024 yang masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Jeddah 9 kali lipat lebih banyak dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Temuan tersebut disampaikan Mariyanto dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara luar negeri tingkat nasional di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).


"DPK-nya besar sekali, 9.576 (suara). Itu prosesnya gimana sehingga lebih banyak DPK daripada DPT, (dan) DPTb?" ujar dia.

Mariyanto menjelaskan, jumlah pemilih dalam DPT hanya sebanyak 1.916 orang. Sehingga, dia menganggap data pemilih di Jeddah tidak masuk akal.

Sementara itu, Ketua PPLN Jeddah, Yasmi Adriansyah tak menampik adanya persoalan serius terkait data pemilih di setiap pemilihan.

"Memang ketika kami melihat pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya di PPLN Jeddah, selalu DPK besar jumlahnya," katanya.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmati, jumlah pemilih DPK di Jeddah lebih banyak dari DPT karena jumlah tenaga kerja ilegal (TKI) sangat banyak.

"Kalau ditanya siapa mereka yang DPK? Ini adalah mayoritas pekerja undocumented, TKI ilegal. Mereka tidak berani mendaftar khawatir dilaporkan KJRI kemudian dideportasi," tambah Siti.

Hingga berita ini diterbitkan, proses rekap suara untuk PPLN Jeddah belum disahkan Ketua KPU RI Hasyim Asyari karena masih dibahas data pemilih DPK yang diduga bermasalah.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Kontrak Rp25 Triliun PAM Jaya–Moya Disorot, Air Bersih Warga Miskin Masih Mandek

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:56

Purbaya Restui DJP Tambah Jabatan Baru hingga Akhir 2026

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:41

Protes Dedi Mulyadi, 10 Ribu Buruh Jabar akan Datangi Istana

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Kritik di Tembok Kekuasaan

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Dana Haji Khusus Tertahan, DPR Warning Jangan Merugikan Jamaah

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:07

KPK Bidik Riza Chalid di Kasus Suap Katalis

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:59

Sidang Ijazah Jokowi Ditunda Lagi, Bukti Penggugat Belum Valid

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:53

Presiden Minta Media Keluar Ruangan, Lanjutan Taklimat Digelar Tertutup

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:27

Mahasiswa Indonesia Bentangkan Spanduk "Save Venezuela"

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:26

Lurah Batu Ampar Kecewa Lahan Dispora Diserobot Pengembang

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:20

Selengkapnya