Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/2)/Ist

Politik

Dana Replanting Sawit akan Ditingkatkan

SELASA, 27 FEBRUARI 2024 | 18:56 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Program penanaman kembali atau replanting sawit akan ditingkatkan pemerintah. Saat ini, program tersebut baru mencapai 30 persen dari target 180 ribu hektare.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (27/2).

Dalam rapat tersebut, realisasi replanting sawit belakangan terkendala regulasi dari Peraturan Menteri Pertanian RI.


"Sawah atau kebun rakyat tidak bisa replanting karena diminta dua hal, satu, selain sertifikat, diminta juga rekomendasi dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan),” ujar Airlangga.

Oleh karena itu, pemerintah berencana meningkatkan dana replanting dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per hektare. Kenaikan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup pekebun selama masa tanam baru yang memerlukan waktu hingga empat tahun untuk berbuah.

Dengan dana yang lebih besar, diharapkan pekebun dapat mengatasi kesulitan finansial selama menunggu tanaman baru berproduksi.

“Dari hasil kajian naskah akademik dan komunikasi para pekebun, replanting baru bisa berbuah di tahun ke-4. Dana Rp30 juta itu hanya cukup mereka hidup di tahun pertama untuk beli bibit,” jelas Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga menyoroti permasalahan ketelanjuran lahan yang masih menjadi hambatan pekebun rakyat.

"Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, yang sudah diatur dalam UU Cipta Kerja tapi belum terlaksana dengan baik," tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya