Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/2)/Ist

Politik

Dana Replanting Sawit akan Ditingkatkan

SELASA, 27 FEBRUARI 2024 | 18:56 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Program penanaman kembali atau replanting sawit akan ditingkatkan pemerintah. Saat ini, program tersebut baru mencapai 30 persen dari target 180 ribu hektare.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (27/2).

Dalam rapat tersebut, realisasi replanting sawit belakangan terkendala regulasi dari Peraturan Menteri Pertanian RI.


"Sawah atau kebun rakyat tidak bisa replanting karena diminta dua hal, satu, selain sertifikat, diminta juga rekomendasi dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan),” ujar Airlangga.

Oleh karena itu, pemerintah berencana meningkatkan dana replanting dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per hektare. Kenaikan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup pekebun selama masa tanam baru yang memerlukan waktu hingga empat tahun untuk berbuah.

Dengan dana yang lebih besar, diharapkan pekebun dapat mengatasi kesulitan finansial selama menunggu tanaman baru berproduksi.

“Dari hasil kajian naskah akademik dan komunikasi para pekebun, replanting baru bisa berbuah di tahun ke-4. Dana Rp30 juta itu hanya cukup mereka hidup di tahun pertama untuk beli bibit,” jelas Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga menyoroti permasalahan ketelanjuran lahan yang masih menjadi hambatan pekebun rakyat.

"Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, yang sudah diatur dalam UU Cipta Kerja tapi belum terlaksana dengan baik," tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya