Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/2)/Ist

Politik

Dana Replanting Sawit akan Ditingkatkan

SELASA, 27 FEBRUARI 2024 | 18:56 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Program penanaman kembali atau replanting sawit akan ditingkatkan pemerintah. Saat ini, program tersebut baru mencapai 30 persen dari target 180 ribu hektare.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (27/2).

Dalam rapat tersebut, realisasi replanting sawit belakangan terkendala regulasi dari Peraturan Menteri Pertanian RI.


"Sawah atau kebun rakyat tidak bisa replanting karena diminta dua hal, satu, selain sertifikat, diminta juga rekomendasi dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan),” ujar Airlangga.

Oleh karena itu, pemerintah berencana meningkatkan dana replanting dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per hektare. Kenaikan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup pekebun selama masa tanam baru yang memerlukan waktu hingga empat tahun untuk berbuah.

Dengan dana yang lebih besar, diharapkan pekebun dapat mengatasi kesulitan finansial selama menunggu tanaman baru berproduksi.

“Dari hasil kajian naskah akademik dan komunikasi para pekebun, replanting baru bisa berbuah di tahun ke-4. Dana Rp30 juta itu hanya cukup mereka hidup di tahun pertama untuk beli bibit,” jelas Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga menyoroti permasalahan ketelanjuran lahan yang masih menjadi hambatan pekebun rakyat.

"Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, yang sudah diatur dalam UU Cipta Kerja tapi belum terlaksana dengan baik," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya