Berita

Jumpa pers pimpinan KPU RI, Hasyim Asyari, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajad, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/2)/RMOL

Politik

KPU Tuntas Laksanakan PSU, PSL, dan PSS di 1.113 TPS

SELASA, 27 FEBRUARI 2024 | 16:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ribuan tempat pemungutan suara (TPS) telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), dan pemungutan suara susulan (PSS) oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

Namun, jumlahnya tidak sebanyak yang diusulkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI).

Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengungkapkan hal tersebut dalam jumpa pers perkembangan proses penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilu Serentak 2024, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/2).


"Total TPS yang sudah melaksanakan PSU, PSL, dan PSS itu ada 1.113 TPS," ujar Hasyim.

Dia menguraikan, jumlah TPS yang telah melaksanakan PSU, PSL, dan PSS dirangkum berdasarkan laporan KPU daerah pet tanggal 27 Februari 2024 pukul 02.00 WIB dini hari tadi.

"Pertama, jumlah yang melaksanakan PSU ada pada 738 TPS. Kedua, yang melaksanakan PSL 117 TPS. Dan ketiga, yang melaksanakan PSS adalah 258 TPS," urainya.

"Daerah yang melaksanakan PSU, PSL, dan PSS tersebar di 38 provinsi, kemudian berada pada 229 kabupaten/kota, dan tersebar di 430 kecamatan, dan 560 desa/kelurahan yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari sampai 27 Februari 2024," demikian Hasyim menambahkan.

Jika merujuk data yang disampaikan Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, TPS yang direkomendasikan melaksanakan  PSU, PSL, dan PSS totalnya mencapai 1.496 TPS.

Jika dirinci, TPS yang harus melaksanakan PSU adalah sebanyak 780 TPS, PSL 132 TPS, dan PSS 584 TPS.

Lolly menjelaskan, sebab diharuskan PSU, PSL, dan PSS di 1.496 TPS karena terdapat sejumlah permasalahan seperti diakomodirnya pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau suket, dan tidak terdaftar di DPT (daftar pemilih tetap) dan DPTb (daftar pemilih tambahan).

Bawaslu mengeluarkan rekomendasi tersebut dengan merujuk Pasal 80, 109, dan 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 25/2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya