Jurubicara MK Fajar Laksono/RMOL
Pendaftaran gugatan hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK), memiliki batas waktu yang tidak lama, dan dapat dilakukan setelah penetapan hasil perolehan suara seluruh peserta pemilu.
Hak tersebut disampaikan Jurubicara MK Fajar Laksono, usai melakukan koordinasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/2).
"Jadi kapan pun KPU akan mengumumkan (hasil perolehan suara peserta Pemilu 2024), itulah yang menjadi garis start-nya Mahkamah Konstitusi menerima pengajuan permohonan sengketa," ujar Fajar.
Dia menjelaskan, apabila KPU RI menjadwalkan pengumuman ketetapan hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu 2024 pada pertengahan Maret, maka di hari yang sama langsung dapat diajukan sengketa ke MK.
"Kalau tanggal 20 (Maret 2024), anggaplah tanggal mengumumkan, berarti pengajuan permohonan Pilpres itu kan 3 hari kerja. Berarti (tanggal) 20, 21, 22 (Maret) langsung diregistrasi, langsung sidang," urainya.
Selain itu, Fajar juga menjelaskan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan gugatan hasil pemilu dengan bersidang.
"(Selama) 14 hari setelah diregistrasi itu MK harus sudah memutus. Tapi 14 hari kerja. Berarti hari libur itu enggak dihitung," katanya.
Lebih lanjut, Fajar mengungkapkan maksud koordinasi dengan KPU yang dilakukan hari ini, yakni dalam rangka memastikan waktu penetapan hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu 2024.
Pasalnya, dia mendapati proses sengketa di MK bertepatan dengan masuknya ibadah bulan suci Ramadan.
"Makanya nanti (disesuaikan waktunya apakah sidang gugatan yang berlangsung di bulan Ramadan) akan misalnya dijeda dengan libur Lebaran dan seterusnya," demikian Fajar.
