Berita

Ilustrasi penyerahan Bansos kepada masyarakat/Net

Politik

Beras Langka dan Mahal karena Kebijakan Bansos Ugal-ugalan

SENIN, 26 FEBRUARI 2024 | 09:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan, langka dan mahalnya beras di pasaran selama beberapa bulan terakhir bisa jadi akibat dari kebijakan Bansos yang salah penerapan.

“Kondisi ini mengkhawatirkan, karena dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap bahan pokok. Padahal sebentar lagi bulan suci Ramadan dan Idulfitri, kebutuhan bahan pokok meningkat,” kata Netty, di Jakarta, Senin (26/2).

Dia tidak sependapat dengan pemerintah yang menyebutkan kelangkaaan dan mahalnya beras di pasaran karena perubahan cuaca, hingga membuat hasil panen turun.


“Alasan El Nino dan gagal panen bukan faktor tunggal. Kebijakan Bansos yang ugal-ugalan tanpa memikirkan ketersediaan pasokan juga faktor penyebab beras langka,” tandasnya.

Selain itu, kata Netty, bantuan sosial yang keluar di masa kampanye lebih banyak dibanding saat Covid-19.

“Bansos jor-joran, ini tidak urgen sebagaimana zaman Covid-19. Anehnya lagi, Bansos jelang Pemilu kemarin lebih sering dan lebih banyak ketimbang masa pandemi. Pemerintah harus berani mengakui dan mengevaluasi kebijakan itu,” katanya.

Sebab itu Netty meminta pemerintah melakukan langkah-langkah penanggulangan dengan aksi nyata, daripada sibuk klarifikasi.

"Menyediakan bahan pangan murah dan terjangkau bagi masyarakat itu tanggungjawab negara. Segera atasi dengan cara-cara efektif, seperti operasi pasar dan kontrol distribusi. Pastikan tidak ada kelompok yang bermain di air keruh, misalnya penimbunan demi mengeruk keuntungan," tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya