Berita

Peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto/Net

Politik

Parpol Kalah Pilpres, Seharusnya Otomatis jadi Oposisi

SENIN, 26 FEBRUARI 2024 | 09:04 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Semua partai politik (parpol) yang jagoannya kalah di Pilpres 2024 seharusnya secara otomatis menjadi pihak oposisi. Hal itu bertujuan agar demokrasi Indonesia menjadi kuat ke depannya.

Menurut pengamat politik sekaligus peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto, demokrasi yang kuat itu mengandalkan bukan hanya pemerintahan yang stabil, melainkan juga oposisi yang selain kuat juga kredibel.

"Seharusnya begitu (semua parpol yang jagoannya kalah otomatis jadi oposisi). Karena kan kalau kita berkaca SBY 2009 dan Jokowi 2019, itu salah satu problemnya itu kan absennya oposisi," kata Arif kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/2).


Di mana para era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2009 lalu kata Arif, didukung oleh 75,5 persen dari kekuatan parlemen. Yang berada di luar di antaranya PDIP, Gerindra dan lainnya.

"Kalau sekarang, setelah Demokrat bergabung, itu dukungan terhadap Jokowi itu jumlahnya 91,3 persen, tersisa PKS. Itu artinya kan oposisinya lemah. Sudah lemah gak kredibel pula," terang Arif.

Akibatnya kata Arif, di sebuah pemerintahan yang posisinya tidak kuat dan kredibel, maka tidak terjadi check and balancing. Salah satu yang paling lemah dari fungsi DPR, baik 2009 maupun di 2019 adalah kontrol terhadap pemerintah.

"Ketika kontrol terhadap pemerintah itu lemah, kita mendapati bukan hanya absennya kekuatan oposisi di parlemen, tapi juga pemerintah yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan," pungkas Arif.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya