Berita

Peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto/Net

Politik

Parpol Kalah Pilpres, Seharusnya Otomatis jadi Oposisi

SENIN, 26 FEBRUARI 2024 | 09:04 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Semua partai politik (parpol) yang jagoannya kalah di Pilpres 2024 seharusnya secara otomatis menjadi pihak oposisi. Hal itu bertujuan agar demokrasi Indonesia menjadi kuat ke depannya.

Menurut pengamat politik sekaligus peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto, demokrasi yang kuat itu mengandalkan bukan hanya pemerintahan yang stabil, melainkan juga oposisi yang selain kuat juga kredibel.

"Seharusnya begitu (semua parpol yang jagoannya kalah otomatis jadi oposisi). Karena kan kalau kita berkaca SBY 2009 dan Jokowi 2019, itu salah satu problemnya itu kan absennya oposisi," kata Arif kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/2).


Di mana para era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2009 lalu kata Arif, didukung oleh 75,5 persen dari kekuatan parlemen. Yang berada di luar di antaranya PDIP, Gerindra dan lainnya.

"Kalau sekarang, setelah Demokrat bergabung, itu dukungan terhadap Jokowi itu jumlahnya 91,3 persen, tersisa PKS. Itu artinya kan oposisinya lemah. Sudah lemah gak kredibel pula," terang Arif.

Akibatnya kata Arif, di sebuah pemerintahan yang posisinya tidak kuat dan kredibel, maka tidak terjadi check and balancing. Salah satu yang paling lemah dari fungsi DPR, baik 2009 maupun di 2019 adalah kontrol terhadap pemerintah.

"Ketika kontrol terhadap pemerintah itu lemah, kita mendapati bukan hanya absennya kekuatan oposisi di parlemen, tapi juga pemerintah yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan," pungkas Arif.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya