Berita

Peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto/Net

Politik

Parpol Kalah Pilpres, Seharusnya Otomatis jadi Oposisi

SENIN, 26 FEBRUARI 2024 | 09:04 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Semua partai politik (parpol) yang jagoannya kalah di Pilpres 2024 seharusnya secara otomatis menjadi pihak oposisi. Hal itu bertujuan agar demokrasi Indonesia menjadi kuat ke depannya.

Menurut pengamat politik sekaligus peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto, demokrasi yang kuat itu mengandalkan bukan hanya pemerintahan yang stabil, melainkan juga oposisi yang selain kuat juga kredibel.

"Seharusnya begitu (semua parpol yang jagoannya kalah otomatis jadi oposisi). Karena kan kalau kita berkaca SBY 2009 dan Jokowi 2019, itu salah satu problemnya itu kan absennya oposisi," kata Arif kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/2).


Di mana para era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2009 lalu kata Arif, didukung oleh 75,5 persen dari kekuatan parlemen. Yang berada di luar di antaranya PDIP, Gerindra dan lainnya.

"Kalau sekarang, setelah Demokrat bergabung, itu dukungan terhadap Jokowi itu jumlahnya 91,3 persen, tersisa PKS. Itu artinya kan oposisinya lemah. Sudah lemah gak kredibel pula," terang Arif.

Akibatnya kata Arif, di sebuah pemerintahan yang posisinya tidak kuat dan kredibel, maka tidak terjadi check and balancing. Salah satu yang paling lemah dari fungsi DPR, baik 2009 maupun di 2019 adalah kontrol terhadap pemerintah.

"Ketika kontrol terhadap pemerintah itu lemah, kita mendapati bukan hanya absennya kekuatan oposisi di parlemen, tapi juga pemerintah yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan," pungkas Arif.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya