Berita

Peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto/Net

Politik

Parpol Kalah Pilpres, Seharusnya Otomatis jadi Oposisi

SENIN, 26 FEBRUARI 2024 | 09:04 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Semua partai politik (parpol) yang jagoannya kalah di Pilpres 2024 seharusnya secara otomatis menjadi pihak oposisi. Hal itu bertujuan agar demokrasi Indonesia menjadi kuat ke depannya.

Menurut pengamat politik sekaligus peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto, demokrasi yang kuat itu mengandalkan bukan hanya pemerintahan yang stabil, melainkan juga oposisi yang selain kuat juga kredibel.

"Seharusnya begitu (semua parpol yang jagoannya kalah otomatis jadi oposisi). Karena kan kalau kita berkaca SBY 2009 dan Jokowi 2019, itu salah satu problemnya itu kan absennya oposisi," kata Arif kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/2).


Di mana para era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2009 lalu kata Arif, didukung oleh 75,5 persen dari kekuatan parlemen. Yang berada di luar di antaranya PDIP, Gerindra dan lainnya.

"Kalau sekarang, setelah Demokrat bergabung, itu dukungan terhadap Jokowi itu jumlahnya 91,3 persen, tersisa PKS. Itu artinya kan oposisinya lemah. Sudah lemah gak kredibel pula," terang Arif.

Akibatnya kata Arif, di sebuah pemerintahan yang posisinya tidak kuat dan kredibel, maka tidak terjadi check and balancing. Salah satu yang paling lemah dari fungsi DPR, baik 2009 maupun di 2019 adalah kontrol terhadap pemerintah.

"Ketika kontrol terhadap pemerintah itu lemah, kita mendapati bukan hanya absennya kekuatan oposisi di parlemen, tapi juga pemerintah yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan," pungkas Arif.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya