Berita

Ilustrtasi/RMOLJateng

Nusantara

Panen Belum Merata dan Gabah Mahal, Penyebab Kenaikan Harga Beras di Grobogan

JUMAT, 23 FEBRUARI 2024 | 10:07 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kenaikan harga beras di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang terjadi akhir-akhir ini dipicu oleh panen gabah belum merata pada masa tanam 1 (MT-1). Selain itu, juga ada dampak dari banjir menggenangi ribuan hektare di wilayah Kabupaten Grobogan dan Demak.

Kepala Dinas Perdagangan (Disperindag) Grobogan melalui Sekretaris Disperindag Sigit Adi Wibowo mengatakan, kenaikan harga beras juga dipicu dari mahalnya harga gabah di tingkat petani.

"Untuk stok (beras) ada, tapi harga beli gabah memang mahal, sehingga harga beras juga tinggi," ujar Sigit dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Jumat (23/2).


Sigit mengatakan, beberapa pedagang mendapatkan beras dari Bulog. Namun, mereka juga membeli dari beberapa daerah lain seperti Demak dan Solo.

"Pemerintah bersama Bulog terus berupaya mendistribusikan stok beras ke pedagang pasar," sambungnya.

Sigit menyebutkan, pendistribusian beras Bulog tidak menyeluruh ke semua pasar di Grobogan karena ada syarat dari Bulog.

Hanya beberapa pasar di wilayah Kabupaten Grobogan antara lain pedagang di Pasar Induk Purwodadi, Godong, Grobogan, Gubug, Wirosari dan Kuwu.  

Dia menjelaskan, beras cadangan pangan pemerintah (CPP) di Bulog saat ini sebanyak 5.000 ton. Di mana dalam pendistribusian diatur bulog untuk para pedagang dan keluarga penerima manfaat (KPM) serta cadangan.

"Total beras bantuan pangan yang dibagikan 1.732.870 kilogram. Di mana per KPM Mendapatkan 10 kilogram," sambungnya.

Dia juga menyebutkan dari bantuan tersebut sebanyak 173.287 ke KPM. Sementara ke para pedagang distribusi dilakukan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

"Setiap pedagang dalam 1 minggu mendapat alokasi 500 kilogram dan wajib menjual HET Rp10.900. Untuk pengalokasian atau jadwalnya yang tau persis Bulog," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya