Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno/Net

Politik

Direktur PPI: PDIP dan PKS Punya Riwayat Panjang di Luar Kekuasaan

KAMIS, 22 FEBRUARI 2024 | 13:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diyakini bisa menjadi motor oposisi yang kuat di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika ditetapkan menang Pilpres 2024.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, PDIP dan PKS memiliki riwayat panjang berada di luar kekuasaan.

Di mana, PDIP pernah menjadi oposisi selama 10 tahun di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sedangkan PKS menjadi oposisi di dua periode Presiden Joko Widodo.


"PDIP dan PKS bisa jadi motor oposisi. DNA dua partai ini punya riwayat panjang berada di luar kekuasaan," kata Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/2).

Karena menurut Adi, oposisi yang kuat merupakan hal yang sangat penting dalam demokrasi, agar pemerintahan berjalan sesuai dengan jalurnya.

"Oposisi sangat penting dalam demokrasi. Bahkan satu keniscayaan," pungkas Adi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya