Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Mahkamah Partai Minta Kader dan Simpatisan Sinergi Kawal Suara PPP

SELASA, 20 FEBRUARI 2024 | 22:20 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kader dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diminta sinergi mengawal suara partai kabah dalam masa penghitungan hasil Pemilu 2024. Hal ini, untuk memastikan suara PPP utuh dalam langkah kembali duduk di DPR RI.

Begitu dikatakan Anggota Mahkamah Partai DPP PPP Abdullah Mansyur mengomentari isu yang beredar dalam operasi mengurangi perolehan suara PPP dalam Pemilu 2024.

"Ada informasi menyebutkan adanya operasi khusus untuk mengurangi suara PPP dan menaikkan suara partai tertentu agar lebih besar dibanding perolehan yang sebenarnya," ujar Abdullah dalam keterangan tertulis, Selasa (20/2).


Kata Abdullah, upaya mengurangi suara PPP tersebut menjadi ancaman bagi partai berlambang kabah, karena bisa membuat asa mereka untuk lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen sirna.

"Oleh karena itu, kami meminta kepada Pemerintah, khususnya kepada Presiden Joko Widodo untuk memastikan operasi politik yang inkonstitusional tersebut tidak terjadi," tuturnya.

Selain meminta pemerintah menjaga integritas penghitungan suara, Abdullah juga menekankan pentingnya sinergi di antara kader dan simpatisan.

"Kami meminta  kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PPP untuk mewaspadai berbagai upaya operasi politik tersebut dan terus berjuang bagi eksistensi PPP dalam sejarah parpol di Indonesia," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya