Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Mahkamah Partai Minta Kader dan Simpatisan Sinergi Kawal Suara PPP

SELASA, 20 FEBRUARI 2024 | 22:20 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kader dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diminta sinergi mengawal suara partai kabah dalam masa penghitungan hasil Pemilu 2024. Hal ini, untuk memastikan suara PPP utuh dalam langkah kembali duduk di DPR RI.

Begitu dikatakan Anggota Mahkamah Partai DPP PPP Abdullah Mansyur mengomentari isu yang beredar dalam operasi mengurangi perolehan suara PPP dalam Pemilu 2024.

"Ada informasi menyebutkan adanya operasi khusus untuk mengurangi suara PPP dan menaikkan suara partai tertentu agar lebih besar dibanding perolehan yang sebenarnya," ujar Abdullah dalam keterangan tertulis, Selasa (20/2).


Kata Abdullah, upaya mengurangi suara PPP tersebut menjadi ancaman bagi partai berlambang kabah, karena bisa membuat asa mereka untuk lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen sirna.

"Oleh karena itu, kami meminta kepada Pemerintah, khususnya kepada Presiden Joko Widodo untuk memastikan operasi politik yang inkonstitusional tersebut tidak terjadi," tuturnya.

Selain meminta pemerintah menjaga integritas penghitungan suara, Abdullah juga menekankan pentingnya sinergi di antara kader dan simpatisan.

"Kami meminta  kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PPP untuk mewaspadai berbagai upaya operasi politik tersebut dan terus berjuang bagi eksistensi PPP dalam sejarah parpol di Indonesia," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya