Jika Penyelenggara Pemilu Tidak Netral, Masyarakat Terus Dihantui Setiap 5 Tahun

Penyelenggara pemilu diharapkan tetap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024, agar demokrasi di Indonesia tidak cacat di mata hukum.

“Kami mengimbau, LP3ES sebagai komponen masyarakat sipil memohon mengimbau kepada seluruh pelaksana Pemilu KPU, Bawaslu, DKPP, bertindak netral,” kata Ketua Dewan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Jakarta Abdul Hamid (Gus Hamid) dalam diskusi virtual bertajuk "Resiko Polisi Tidak Netral", Selasa (13/2).

Menurutnya, jika penyelenggara pemilu tidak netral maka akan merusak citra sistem demokrasi di Indonesia.

“Jika tindakan tidak netral itu terjadi maka bukan hanya merusak demokrasi tapi adalah ini berarti menjadikan demokrasi disebut demokrasi sebagai alat penipuan,” katanya.

Hamid mengatakan jika demokrasi sudah dijadikan sebagai alat penipuan maka akan membuka pintu kejahatan secara terstruktur.

“Karena itu saya mohon di negeri ini sudah 77 tahun merdeka tapi kita bangsa ini masih terus dihantui setiap 5 tahun oleh ketidaknetralan sebuah pemilu, dan ini miris,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta agar seluruh penyelenggara negara bersikap netral dalam Pemilu.

“Saya mengetuk hati supaya bersikap netral. Ini kita jadikan titik awal membangun demokrasi ke depan di Indonesia,” tutupnya.