BERTINDAK sebagai narator adalah tiga ahli hukum tata negara. Tentu saja jadi terlihat kredibel. Film Dirty Vote tayang di awal minggu tenang. katanya untuk jadi perenungan kita bersama.
Okelah, mari kita merenungkan film itu dengan tenang.
Perenungan pertama, film bercerita tentang “kecurangan pemilu” yang menurut analisa versi ketiga ahli itu telah didalangi Presiden Joko Widodo sejak lama. Tuduhan yang spekulatif. Sehingga terkesan insinuatif.
Perenungan kedua, soal konstitusionalitas pencawapresan Gibran Rakabuming Raka. Ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), keputusannya final dan mengikat. Konstitusional. Film
Dirty Votes itu lebih terasa sebagai upaya kehumasan untuk mendegradasikan legalitas pencawapresan Gibran. Soal citra belaka.
Perenungan ketiga, peran para pejabat kepala daerah yang sedang menjalankan tugas. Apakah mereka bisa mempengaruhi jutaan pemilih di daerahnya untuk memilih paslon tertentu? Skenario yang terlalu besar untuk dicerna otak kita yang kecil ini.
Perenungan keempat, soal kecurangan pemilu yang “terstruktur, sistematis dan massif” (TSM). KPU melakukan kecurangan? Laporkan saja ke Bawaslu. Tentu mesti disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan.
Perenungan kelima, kecurangan dalam hal administratif. Surat suara yang dicoblos oknum gegara pemilih aslinya tidak datang atau golput. Ini cerita lama yang bisa saja terulang lagi.
Perenungan keenam, kita jadi teringat kembali upaya Jokowi untuk membangun koalisi besar. Waktu itu sama sekali tak ada nama Gibran. Sampai akhirnya pertemuan di tengah sawah itu. Episode ini tak masuk dalam skenario film dokumenter
Dirty Votes. Mengapa?
Perenungan ketujuh, film ini jadi semacam rangkuman dari banyak kritik dan bahkan tuduhan-tuduhan yang selama ini dialamatkan ke paslon Prabowo-Gibran, dan terutama ke arah Jokowi. Semacam taksonomi kritik dan tuduhan yang telah beredar. Bukan barang baru.
Perenungan kedelapan, film ini jadi bukti sehatnya demokrasi di era sekarang ini. Bebas diproduksi dan bebas pula ditayangkan. Pemirsalah yang mesti kritis, memilah dan memilih mana yang layak diterima.
Perenungan kesembilan, apakah ada kepentingan asing yang kepingin cawe-cawe ikut menentukan pemerintahan boneka mereka nantinya? Ini pertanyaan spekulatif, jadi jawabannya pun kira-kira saja yang cukup kita simpan di dalam hati. Walau teori konspirasi internasional ini menarik (dan penting) untuk kita cermati bersama.
Perenungan kesepuluh dan seterusnya (silahkah Anda lanjutkan sendiri).
Selamat menikmati minggu tenang.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Perspektif (LKSP) Jakarta
