Berita

Kompleks kimia BASF di Jerman/Net

Global

Terkait Dugaan Kerja Paksa, BASF akan Jual Saham di Dua Perusahaan China di Xinjiang

SABTU, 10 FEBRUARI 2024 | 09:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Raksasa kimia Jerman BASF mengatakan akan menjual sahamnya di dua perusahaan patungan di wilayah Xinjiang, China.

BASF menyebutkan divestasi sahamnya dalam usaha patungan dengan Xinjiang Markor Chemical Industry terutama disebabkan oleh tingginya emisi karbon dioksida dan tekanan persaingan di pasar bahan kimia antara 1,4-butanediol (BDO). Perusahaan itu menyebut faktor “lingkungan pasar dan jejak karbon produk” dari bahan kimia yang dibuat di pabrik di Xinjiang.

Usaha patungan tersebut merupakan satu-satunya proyek BASF di Xinjiang, meskipun mereka juga memiliki fasilitas di wilayah lain di Tiongkok .


Keputusan yang disampaikan Jumat (9/2) juga diduga terkait dengan laporan kelompok hak asasi manusia yang telah mendokumentasikan adanya dugaan pelanggaran termasuk kerja paksa di kamp penahanan.

“Laporan yang baru-baru ini diterbitkan terkait dengan mitra usaha patungan tersebut berisi tuduhan serius yang mengindikasikan aktivitas yang tidak sejalan dengan nilai-nilai BASF," kata perusahaan dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Nikkei, Sabtu (10/2).

"Oleh karena itu, BASF akan mempercepat proses divestasi sahamnya,” lanjutnya.

Mereka menambahkan bahwa auditnya belum menemukan bukti adanya pelanggaran hak asasi manusia di kedua perusahaan patungan tersebut dan tidak ada indikasi bahwa karyawan di perusahaan tersebut terlibat dalam pelanggaran tersebut.

Beijing telah berulang kali membantah pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

Awal tahun ini, media penyiaran Jerman ZDF dan majalah Spiegel bersama-sama melaporkan bahwa staf Xinjiang Markor terlibat dalam pengawasan negara terhadap warga Uighur di wilayah tersebut.  

Amerika Serikat membatasi impor dari perusahaan induknya, Xinjiang Zhongtai Group pada bulan September dengan alasan praktik bisnis yang melibatkan minoritas Uighur.

Pemerintah China telah menghadapi banyak tuduhan menindas warga Uighur di wilayah tersebut, dan perusahaan-perusahaan Barat yang beroperasi di sana mendapat tekanan untuk bertindak.

Human Rights Watch (HRW) pekan lalu mendesak produsen mobil yang memproduksi mobil di China untuk berbuat lebih banyak guna memastikan bahan-bahan yang dapat dibuat dengan menggunakan kerja paksa Uighur tidak masuk ke dalam rantai pasokan mereka.

Dua investor Volkswagen mengatakan pada akhir tahun lalu bahwa produsen mobil Jerman tersebut harus memeriksa operasinya di China untuk memastikan rantai pasokannya mematuhi undang-undang hak asasi manusia, setelah audit terhadap situs milik bersama mereka di Xinjiang tidak menemukan tanda-tanda kerja paksa.

BASF, yang menghabiskan hingga 10 miliar euro (10,8 miliar dolar AS) untuk pembangunan kompleks kimia di Zhanjiang, China selatan, mengatakan kehadirannya di China tetap tidak berubah.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya