Berita

Mahfud MD/RMOL

Politik

KPU Kena Sanksi DKPP RI Berkali-kali, Mahfud: Enggak Beres Sejak Awal

SELASA, 06 FEBRUARI 2024 | 21:12 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sanksi peringatan keras yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI kepada ketua dan 6 anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, ditanggapi calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD.

Mahfud menilai wajar sanksi dikenakan DKPP RI kepada Ketua KPU RI, Hasyim Asyari bersama 6 anggota KPU RI yaitu Yulianto Sudrajad, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Parsadaan Harahap, Mochammad Afifuddin.

"Menurut saya itu suatu peringatan yang ke sekian kalinya kepada (7 pimpinan) KPU. KPU ini memang banyak masalah sejak awal," ujar Mahfud kepada wartawan, Selasa (6/2).


Dia berpendapat, kerja penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang dilakukan KPU RI kerap mendapat kritik dari masyarakat karena terdapat masalah di dalamnya.

"Dalam proses-proses itu, orang berteriak baru diperbaiki," sambungnya.

Karena itu, Mahfud meyakini putusan DKPP RI sudah tepat memberikan sanksi peringatan keras kepada seluruh pimpinan KPU RI karena menerima pendaftaran Gibran yang ditemukan fakta cacat prosedural dalam persidangan.

"Menurut saya ini KPU yang sekarang memang layak dapat teguran. Kita lihat saja perkembangannya," demikian Mahfud menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya