Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Politik

Edukasi Masyarakat, Sri Mulyani: Mereka Harus Tahu Uang Bansos dari Mana

JUMAT, 02 FEBRUARI 2024 | 10:55 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Masyarakat terkategori miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana asal uang negara yang diberikan dalam penyaluran berbagai bantuan sosial.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dia perlu mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utamanya pengawasan penggunaan uang negara.

Katanya, masyarakat ikut memiliki APBN itu, karena mereka yang terkategori mampu atau orang kaya membayar pajak. Sehingga, mereka perlu tahu uang pajaknya untuk apa.


"Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," ujar Sri Mulyani dalam Peresmian Rusunara PNS Kementerian Keuangan di Jayapura, Papua, dikutip Jumat (2/2).

Edukasi kepada masyarakat soal APBN, kata Sri Mulyani, untuk menciptakan iklim akuntabilitas dan rasa memiliki terhadap negara, yakni dengan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

Pada sisi lain, dia  membantah tudingan negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Dia memastikan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

Jika bicara pemasukan negara, lanjutnya, pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi," tuturnya.

"Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika," pungkasnya.

Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT) menjadi sorotan. Hal itu, karena bansos semakin massif dikucurkan di momen berdekatan dengan gelaran Pemilu 2024.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Cium Skandal Baru Izin Tambang di Maluku Utara, Nama Haji Romo Ikut Terseret

Rabu, 01 April 2026 | 08:16

Wall Street Kembali Sumringah

Rabu, 01 April 2026 | 08:07

WFH ASN Diproyeksikan Hemat Kompensasi BBM Rp 6,2 Triliun

Rabu, 01 April 2026 | 07:53

Emas Melonjak 3 Persen, tapi Cetak Rekor Penurunan Bulanan Terburuk Sejak 2008

Rabu, 01 April 2026 | 07:42

RI Murka di DK PBB, Nilai Serangan TNI di Lebanon Tak Lepas dari Israel

Rabu, 01 April 2026 | 07:35

Pasar Saham Eropa Tutup Maret dengan Koreksi Terburuk dalam Empat Tahun

Rabu, 01 April 2026 | 07:24

Menhan AS Sebut Perang Iran Masuk Fase Penentuan

Rabu, 01 April 2026 | 07:17

Italia Gagal Lolos Piala Dunia Setelah Ditekuk 4-1 oleh Bosnia

Rabu, 01 April 2026 | 06:57

Katastropik Demokrasi Kita

Rabu, 01 April 2026 | 06:48

Soleman Ponto: Intelijen pada Dasarnya Teroris

Rabu, 01 April 2026 | 06:20

Selengkapnya