Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Politik

Edukasi Masyarakat, Sri Mulyani: Mereka Harus Tahu Uang Bansos dari Mana

JUMAT, 02 FEBRUARI 2024 | 10:55 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Masyarakat terkategori miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana asal uang negara yang diberikan dalam penyaluran berbagai bantuan sosial.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dia perlu mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utamanya pengawasan penggunaan uang negara.

Katanya, masyarakat ikut memiliki APBN itu, karena mereka yang terkategori mampu atau orang kaya membayar pajak. Sehingga, mereka perlu tahu uang pajaknya untuk apa.


"Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," ujar Sri Mulyani dalam Peresmian Rusunara PNS Kementerian Keuangan di Jayapura, Papua, dikutip Jumat (2/2).

Edukasi kepada masyarakat soal APBN, kata Sri Mulyani, untuk menciptakan iklim akuntabilitas dan rasa memiliki terhadap negara, yakni dengan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

Pada sisi lain, dia  membantah tudingan negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Dia memastikan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

Jika bicara pemasukan negara, lanjutnya, pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi," tuturnya.

"Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika," pungkasnya.

Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT) menjadi sorotan. Hal itu, karena bansos semakin massif dikucurkan di momen berdekatan dengan gelaran Pemilu 2024.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya