Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Politik

Edukasi Masyarakat, Sri Mulyani: Mereka Harus Tahu Uang Bansos dari Mana

JUMAT, 02 FEBRUARI 2024 | 10:55 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Masyarakat terkategori miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana asal uang negara yang diberikan dalam penyaluran berbagai bantuan sosial.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dia perlu mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utamanya pengawasan penggunaan uang negara.

Katanya, masyarakat ikut memiliki APBN itu, karena mereka yang terkategori mampu atau orang kaya membayar pajak. Sehingga, mereka perlu tahu uang pajaknya untuk apa.


"Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," ujar Sri Mulyani dalam Peresmian Rusunara PNS Kementerian Keuangan di Jayapura, Papua, dikutip Jumat (2/2).

Edukasi kepada masyarakat soal APBN, kata Sri Mulyani, untuk menciptakan iklim akuntabilitas dan rasa memiliki terhadap negara, yakni dengan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

Pada sisi lain, dia  membantah tudingan negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Dia memastikan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

Jika bicara pemasukan negara, lanjutnya, pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi," tuturnya.

"Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika," pungkasnya.

Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT) menjadi sorotan. Hal itu, karena bansos semakin massif dikucurkan di momen berdekatan dengan gelaran Pemilu 2024.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya