Hasil penghitungan dan rekapitulasi suara pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024 yang akan diunggah ke sistem informasi rekapitulasi (Sirekap), dinilai masih memerlukan persiapan yang matang agar tidak terjadi masalah.
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha menilai, pemanfaatan Sirekap merupakan inovasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas Pemilu 2024.
Menurutnya, supaya proses Pemilu ini bisa berjalan dengan lancar, maka keamanan data hasil penghitungan dan rekapitulasi suara di Sirekap harus diperhatikan.
Sebab, ungkap dia, meskipun aplikasi ini hanya sebagai alat bantu dan tak menjadi penetapan hasil Pemilu, tetapi bila terjadi serangan siber mampu menimbulkan kericuhan.
"Oleh karena itu, keamanan data Sirekap ini merupakan salah satu faktor kunci supaya Pemilu yang akan datang dapat berjalan dengan tertib dan lancar," kata Pratama dalam keterangannya, Minggu (28/1).
Pratama menjelaskan, supaya keamanan data aplikasi Sirekap ini semakin kuat, maka faktor Sumber Daya Manusia (SDM) harus diperhatikan serius. Karena penyebab utama dari kerentanan sistem teknologi pemerintahan biasanya berasal dari rendahnya kesadaran SDM tentang keamanan siber.
"Kalau kita melihat sistem keamanan siber, kita tidak bisa melihat hanya pada satu sisi infrastruktur serta perangkat keamanan siber saja, tapi kita juga harus melihat aspek lainnya seperti pelatihan karyawan terhadap aspek keamanan siber juga menjadi titik kritis," urai Pratama.
"Sebab, tak jarang serangan siber yang terjadi berawal dari diretasnya komputer/laptop karyawan atau didapatkannya data kredensial karyawan melalui serangan phising," sambungnya
Oleh karena itu, Pratama menyarankan supaya KPU segera melakukan pelatihan kepada seluruh SDM yang terlibat. Tidak hanya pelatihan cara penggunaan aplikasi Sirekap saja, namun juga memberikan penekanan pada faktor keamanan siber.
"Melihat maraknya kebocoran data yang disebabkan oleh kelalaian SDM ini seharusnya sudah menjadi peringatan kepada pimpinan organisasi untuk dengan segera melakukan pelatihan kepada karyawan/mitra yang memiliki akses tersebut bagaimana mengamankan diri mereka sendiri," demikian Pratama menambahkan.
