Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Kartu Kredit PNS dengan Limit Lebih dari Rp200 Juta akan Segera Diluncurkan

KAMIS, 25 JANUARI 2024 | 09:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Bank Indonesia akan meluncurkan kartu kredit pemerintah dengan limit kredit di atas Rp200 juta.

Uji coba itu akan dilakukan selama kuartal I di tahun 2024.

"Nah, berikutnya ini di kuartal I, mudah-mudahan ini juga bisa kita sudah uji coba, mudah-mudahan bisa launching lagi kartu kredit segmen pemerintah yang online payment," kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta, dalam keterangannya yang dikutip Rabu (24/1).


Nantinya, kartu kredit pemerintah itu akan terhubung dengan platform pengadaan pemerintah, yang membuat kartu itu akan semakin berkembang.

"Jadi ini nanti lebih dahsyat lagi, nanti bisa ini interlink dengan platform pengadaan pemerintah ya, jadi ini yang mendorong nantinya akan semakin berkembang," jelasnya.

Deputi gubernur BI itu menjelaskan pihaknya telah meluncurkan (Kartu Kredit Indonesia) KKI tahap pertama yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Widodo) pada 2022 lalu, di mana saat itu kartu tersebut baru memiliki batasan transaksi sampai Rp 10 juta untuk para PNS.

Selanjutnya pada Mei 2023, pengembangan KKI tahap dua dilakukan lewat peluncuran kartu kredit pemerintah segmen fisik, dengan limit kartu yang dinaikkan mencapai Rp 200 juta.

Ke depannya, BI akan meluncurkan kartu kredit pemerintah tahapan ketiga, yang disebut sebagai jawaban kendala atas batasan transaksi kartu kredit tersebut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya