Korupsi Ekologi Masih Marak, Mahfud MD Desak Keterbukaan Informasi Agraria

Maraknya korupsi di sektor pertambangan, perikanan ilegal, dan pembalakan liar yang masih terjadi harus diselesaikan. Kuncinya adalah keterbukaan informasi di semua sektor itu.

Demikian ditegaskan Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD  ketika menjawab pertanyaan panelis selama debat keempat bertemakan Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (21/1).

“Sebenarnya persoalan penyelesaian SDA (Sumber Daya Alam) dan energi selalu harus menyeluruh dari hulu ke hilir. Keterbukaan informasi agraria termasuk kehutanan misalnya,” kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini membeberkan pengalamannya sendiri terkait sidang-sidang yang berkaitan dengan praktik korupsi sektor SDA.

“Saya ini punya pengalaman di dalam sidang-sidang yang membicarakan tentang ini, informasinya tertutup,” sesal Mahfud.

Menurut Mahfud, informasi yang tertutup itu menjadi salah satu kendala untuk melacak pelanggaran yang terjadi di sektor SDA, khususnya sektor agraria.  

“Siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana? Ketika dibuat daftar, enggak ada di dalam daftar? Sementara ada masyarakat yang punya data. Ketika ditanyakan baru ditunjukkan. Jadi penyelesaiannya enggak bisa secara menyeluruh, karena kemudian atas nama keterbukaan informasi publik, mereka katakan ini rahasia,” ungkap Menko Polhukam RI ini.

Padahal, kata Mahfud, keterbukaan informasi publik, tak terkecuali sektor agraria, sangat penting dalam rangka memberantas korupsi yang terjadi di sektor itu.

“Enggak bisa dong, rahasia itu kan bukan yang tentang data perampasan tanah-tanah rakyat, kasus-kasusnya di mana, siapa yang meyerobot, perkebunan sawit. Itu kan harus datanya lengkap,” tegas Mahfud.

Untuk itu, Mahfud kembali menegaskan pentingnya keterbukaan informasi sebagai basis untuk penyelesaian berbagai persoalan agraria.