Berita

Pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka/Istimewa

Politik

Bila Terpilih, Prabowo-Gibran Bakal Kawal Program Konservasi Alam

MINGGU, 21 JANUARI 2024 | 00:21 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Keberpihakan penuh pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, terhadap upaya konservasi alam di Indonesia tidak hanya wacana.

Hal itu dipastikan oleh Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN), Budisatrio Djiwandono, sekaligus menjelaskan visi misi Prabowo-Gibran terkait perlindungan serta penghentian pengrusakan kawasan konservasi, perlindungan satwa dan tumbuhan langka, disertai hukuman yang berat yang pada pihak yang melanggar.

“Untuk konservasi alam, baik tumbuhan, hewan, dan ekosistem, Prabowo-Gibran memiliki keberpihakan penuh. Semua pihak harus terlibat dengan penegakan hukum yang tegas dan semangat kolaboratif. Ini adalah prioritas dan penting untuk generasi mendatang," jelas Budisatrio kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/1).


Budisatrio yang saat ini menjabat sebagai Ketua Panja Penyusunan Revisi Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAHE) tersebut menuturkan, Prabowo-Gibran bila terpilih nanti kan menegakkan hukum dengan memberikan sanksi tegas kepada mereka yang melanggar.

“Di AstaCita 2 tertulis bahwa hukuman seberat-beratnya akan diberikan kepada pemilik perusahaan yang terlibat usaha pertambangan yang merusak ekologi, pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi. Harus dilakukan agar ada efek jera. Dan ini juga selaras dengan Revisi UU Konservasi yang sedang dibahas di DPR," papar Budisatrio.

Tidak hanya memastikan penegakan hukum, Prabowo-Gibran juga fokus pada pelestarian lingkungan dengan semangat kolaborasi semua pihak yang terlibat.

“Jika selama ini konservasi terkesan terpusat, maka ke depannya upaya konservasi alam akan dilaksanakan dengan kolaborasi. Baik dengan masyarakat adat, masyarakat sekitar kawasan, pemerintah daerah, akademisi, maupun pihak swasta. Semua harus dilibatkan,” lanjut Pimpinan Komisi IV DPR RI tersebut.

“Contohnya saat merehabilitasi hutan rusak, Prabowo-Gibran akan menggunakan skema Public Private People Partnership atau PPPP dimana manfaat terbesar nantinya akan dirasakan masyarakat.” demikian Budisatrio.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya