Pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka/Istimewa
Keberpihakan penuh pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, terhadap upaya konservasi alam di Indonesia tidak hanya wacana.
Hal itu dipastikan oleh Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN), Budisatrio Djiwandono, sekaligus menjelaskan visi misi Prabowo-Gibran terkait perlindungan serta penghentian pengrusakan kawasan konservasi, perlindungan satwa dan tumbuhan langka, disertai hukuman yang berat yang pada pihak yang melanggar.
“Untuk konservasi alam, baik tumbuhan, hewan, dan ekosistem, Prabowo-Gibran memiliki keberpihakan penuh. Semua pihak harus terlibat dengan penegakan hukum yang tegas dan semangat kolaboratif. Ini adalah prioritas dan penting untuk generasi mendatang," jelas Budisatrio kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/1).
Budisatrio yang saat ini menjabat sebagai Ketua Panja Penyusunan Revisi Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAHE) tersebut menuturkan, Prabowo-Gibran bila terpilih nanti kan menegakkan hukum dengan memberikan sanksi tegas kepada mereka yang melanggar.
“Di AstaCita 2 tertulis bahwa hukuman seberat-beratnya akan diberikan kepada pemilik perusahaan yang terlibat usaha pertambangan yang merusak ekologi, pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi. Harus dilakukan agar ada efek jera. Dan ini juga selaras dengan Revisi UU Konservasi yang sedang dibahas di DPR," papar Budisatrio.
Tidak hanya memastikan penegakan hukum, Prabowo-Gibran juga fokus pada pelestarian lingkungan dengan semangat kolaborasi semua pihak yang terlibat.
“Jika selama ini konservasi terkesan terpusat, maka ke depannya upaya konservasi alam akan dilaksanakan dengan kolaborasi. Baik dengan masyarakat adat, masyarakat sekitar kawasan, pemerintah daerah, akademisi, maupun pihak swasta. Semua harus dilibatkan,” lanjut Pimpinan Komisi IV DPR RI tersebut.
“Contohnya saat merehabilitasi hutan rusak, Prabowo-Gibran akan menggunakan skema Public Private People Partnership atau PPPP dimana manfaat terbesar nantinya akan dirasakan masyarakat.” demikian Budisatrio.
