Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan/RMOL
KELANGKAAN pupuk bersubsidi bukanlah fenomena baru. Dari tahun ke tahun senantiasa ada keluhan petani tentang kelangkaan pupuk bersubsidi.
Capres Ganjar Pranowo per 17 Januari 2024 menjelaskan kepada petani yang menyampaikan masalah kelangkaan pupuk bersubsidi. Ganjar meyakini kelangkaan disebabkan oleh alokasi kuota pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat berkurang.
Akan tetapi berdasarkan informasi dari Nota Keuangan beserta APBN tahun anggaran 2023 dan 2024 disebutkan bahwa pupuk bersubsidi berdasarkan outlook dan alokasi APBN tahun 2023 sebesar Rp25,3 triliun. Kemudian alokasi kuota pupuk bersubsidi berdasarkan APBN tahun 2024 sebesar Rp26,7 triliun.
Dengan memperhitungkan prediksi inflasi tahun 2024 sebesar 3,2 persen, maka alokasi kuota pupuk bersubsidi tahun 2024 setara dengan nilai Rp26,11 triliun.
Artinya, pemerintah pusat termasuk di dalamnya Kementerian Keuangan dan DPR menetapkan kebijakan menaikkan besaran pupuk bersubsidi. Alokasi kuota pupuk bersubsidi bukannya dikurangi, melainkan justru ditambah.
Ketidakcocokan informasi pada kampanye Pilpres 2024 memang dapat terjadi, yang antara lain mungkin bermaksud untuk mengesankan bahwa pemerintah pusat periode Joko Widodo dan KH Maruf Amin kurang berpihak kepada aspirasi kebutuhan petani penerima manfaat pupuk bersubsidi.
Keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi putra sulung dari Presiden Joko Widodo, kemudian terkesan diikuti oleh konstruksi penguatan opini bahwa telah terjadi dugaan kecurangan dalam proses kampanye Pilpres. Hal itu, karena penggunaan logika pola pikir “cawe-cawe”, yang dirumorkan dipraktikkan oleh Joko Widodo.
Untuk menurunkan elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, maka terkesan telah terjadi penguatan konstruksi bahwa Joko Widodo musti dimakzulkan.
Agar Pilpres senantiasa berjalan dengan jujur, adil, rahasia, dan luber tanpa keberadaan Joko Widodo, maka gerakan pemakzulan presiden senantiasa didengung-dengungkan.
Bahkan diikuti oleh gagasan memundurkan sekitar 15 menteri, seperti strategi yang digunakan untuk menjatuhkan mantan Presiden Soeharto, walaupun Sekjen PDIP cepat-cepat menyatakan tidak ada menteri dari PDIP yang ditarik mundur dari kabinet.
Selanjutnya walaupun usulan hak angket, maupun yang terbaru adalah pengulangan berkali-kali untuk maksud memakzulkan Joko Widodo tidak ditindaklanjuti oleh DPR, MPR, dan DPD, namun maksud kegiatan memakzulkan Joko Widodo dengan berbagai cara senantiasa dikumandangkan. Itu untuk maksud membangun optimisme usaha dalam menaikkan elektabilitas Pilpres.
Kembali kepada persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi.
Di tengah masalah ketidaktepatan penerima manfaat pupuk bersubsidi, yang direspons dengan ikhtiar pemfokusan sub sektor dan komoditas, maupun digitalisasi kartu tani, RDKK, menggunakan biometrik, dan sebagainya, namun pelibatan banyak instansi, verifikator, dan pengawasan belum menghapus kelangkaan pupuk bersubsidi.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef); Pengajar Universitas Mercu Buana
