Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Istimewa

Politik

Isu Pemakzulan Sengaja Diembuskan untuk Jatuhkan Kandidat Capres Lawan

SELASA, 16 JANUARI 2024 | 08:04 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo yang santer belakangan ini dianggap sebagai isu pamungkas yang sengaja diembuskan untuk menjatuhkan kandidat capres-cawapres tertentu. Sebab, pemakzulan akan sulit terjadi.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, isu pemakzulan sulit dan tidak akan terjadi. Selain terkesan sarat dengan kepentingan, isu tersebut tidak akan berpengaruh kepada elektabilitas serta pilihan politik masyarakat.

"Isu pemakzulan adalah isu pamungkas yang sengaja ingin diembuskan untuk menjatuhkan kandidat tertentu. Namun saya lihat tidak akan signifikan (berpengaruh terhadap elektabilitas), karena publik sudah tahu mana yang harus dipilih mana yang tidak harus dipilih," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (16/1).


Terlebih lagi, lanjut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, isu pemakzulan atau impeachment ini pada akhirnya akan berujung di partai politik. Sementara Parpol saat ini masih terkonsentrasi penuh pada upaya pemenangan masing-masing kandidat baik pileg maupun pilpres.

Untuk itu, jika isu pemakzulan terus diembuskan, justru akan mendapatkan penilaian yang buruk dari publik. Karena pihak-pihak tersebut dianggap tidak kreatif dalam memainkan strategi guna pemenangan calon dalam pilpres yang tidak lama lagi akan dilangsungkan.

"Saya kira itu hanyalah isu murahan. Mestinya jika terdesak oleh kemungkinan kekalahan tidak dengan menggunakan isu pemakzulan. Harusnya lebih fokus kepada strategi pemenangan yang efektif guna dapat memikat suara publik," pungkas Saiful.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya