Berita

Guru Besar Ilmu Filsafat Sekolah Tinggi Driyarkara, Romo Magnis Suseno/Rep

Politik

Romo Magnis: DPR Sudah Tidak Mewakili Rakyat Lagi

MINGGU, 14 JANUARI 2024 | 16:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini dinilai tidak mewakili rakyat kecil lagi dan mayoritas justru lebih dekat dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan.

Guru Besar Ilmu Filsafat Sekolah Tinggi Driyarkara, Romo Magnis Suseno, menuturkan, dia pernah ikut tim untuk menyelamatkan KPK yang dianggap telah dikebiri oleh pemerintah, usai DPR RI membuat UU yang baru untuk KPK.

Namun usaha itu sia-sia, lantaran Presiden Joko Widodo yang saat itu berbincang dengan 70 ahli dan pakar, dirinya, di istana negara, ternyata tidak menghentikan UU yang baru diputus itu.


“Presiden mendengarkan dengan baik-baik, kami mengusulkan membuat Perppu, yang untuk sementara menghentikan UU yang baru diputuskan, supaya KPK tetap kuat, karena pada saat itu KPK bekerja sangat bagus sekali. Tapi ternyata tidak jadi,” kata Romo Magnis, dikutip Kantor Berita Politik RMOL dari akun Youtube Media Indonesia, Minggu (14/1).

Romo Magnis pun mempertanyakan fungsi DPR RI yang dianggapnya tidak memihak rakyat kecil lagi, terlebih dengan adanya pengebirian KPK lewat UU yang disahkan DPR RI.

“DPR itu kalau kita tanya, oposisi di mana? Rakyat juga tidak dengar apa-apa tentang DPR, ada yang kena korupsi, mereka mewakili siapa? Siapa yang mewakili rakyat kecil, siapa yang mewakili petani? Tidak ada partai yang bekerja untuk rakyat,” sesalnya.

Menurut dia, DPR saat ini justru mewakili para oligarki yang berkuasa lewat partai politik, bahkan pemerintahan. Sebab itu dia berharap, ke depan Indonesia bisa lebih baik dan mampu melakukan perubahan besar.

“Saya hanya bisa mengharapkan bagaimana pada pemilihan umum nanti kita mencapai suatu perubahan,” tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya