Realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) 2023 meningkat sekitar 35 ribu ha dibandingkan pada tahun 2022.
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mencatat, usulan PSR 2023 telah mendapatkan rekomtek (rekomendasi teknis) dari Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian sekitar 52.582 ha.
Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, tahun 2022 PSR hanya mencapai 17.908 ha. Peningkatan yang pesat itu tidak lepas dari peran Apkasindo untuk merevisi pasal 'Bebas Gambut' pada Permentan 02/2022.
"Peningkatan capaian PSR tahun 2023, tidak lepas dari peran Apkasindo untuk merevisi pasal 'Bebas Gambut' pada Permentan 02/2022 dengan upaya berkoordinasi langsung dengan Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan serta melaporkan langsung secara tatap muka kondisi realisasi PSR yang minim di tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo," jelas Gulat Manurung saat menyampaikan Refleksi Sawit Rakyat 2023 yang bertemakan "Sawit Rakyat Untuk Negeri" seperti dikutip dari Antara.
Apkasindo berperan memulihkan kembali hubungan plasma dan perusahaan inti yang sudah bercerai (putus hubungan) pada siklus pertama dengan menggunakan Skema Jalur Kemitraan pada pengusulan PSR di tahun 2023.
Pada siklus kedua, Apkasindo menawarkan New Model Kemitraan Inti Plasma. Dengan langkah ini, puluhan KUD di Sumatera dan Kalimantan yang bercerai akhirnya dipersatukan kembali dengan perusahaan inti.
Pencapaian yang diraih tersebut masih harus terus dimaksimalkan lagi, sebab menurut Gulat, kenaikan realisasi PSR dari 2022 ke 2023 belum mencapai sasaran yang ditetapkan yaitu 180.000 ha per tahun.
Salah satu penyebabnya adalah birokrasi yang berbelit dan lamban, izin yang berubah-ubah dan perlu penyesuaian, koordinasi lintas Kementerian KLHK dan ATR/BPN, dan areal sawit dalam area hutan, menurut Gulat.
