Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Realisasi Peremajaan Sawit Naik 35 Ribu Ha di 2023

RABU, 10 JANUARI 2024 | 09:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) 2023 meningkat sekitar 35 ribu ha dibandingkan pada tahun 2022.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mencatat, usulan PSR 2023 telah mendapatkan rekomtek (rekomendasi teknis) dari Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian sekitar 52.582 ha.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, tahun 2022 PSR hanya mencapai 17.908 ha. Peningkatan yang pesat itu tidak lepas dari peran Apkasindo untuk merevisi pasal 'Bebas Gambut' pada Permentan 02/2022.


"Peningkatan capaian PSR tahun 2023, tidak lepas dari peran Apkasindo untuk merevisi pasal 'Bebas Gambut' pada Permentan 02/2022 dengan upaya berkoordinasi langsung dengan Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan serta melaporkan langsung secara tatap muka kondisi realisasi PSR yang minim di tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo," jelas Gulat Manurung   saat menyampaikan Refleksi Sawit Rakyat 2023 yang bertemakan "Sawit Rakyat Untuk Negeri" seperti dikutip dari Antara.

Apkasindo berperan memulihkan kembali hubungan plasma dan perusahaan inti yang sudah bercerai (putus hubungan) pada siklus pertama dengan menggunakan Skema Jalur Kemitraan pada pengusulan PSR di tahun 2023.

Pada siklus kedua, Apkasindo menawarkan New Model Kemitraan Inti Plasma. Dengan langkah ini, puluhan KUD di Sumatera dan Kalimantan yang bercerai akhirnya dipersatukan kembali dengan perusahaan inti.

Pencapaian yang diraih tersebut masih harus terus dimaksimalkan lagi, sebab menurut Gulat, kenaikan realisasi PSR dari 2022 ke 2023 belum mencapai sasaran yang ditetapkan yaitu 180.000 ha per tahun.

Salah satu penyebabnya adalah birokrasi yang berbelit dan lamban, izin yang berubah-ubah dan perlu penyesuaian, koordinasi lintas Kementerian KLHK dan ATR/BPN, dan areal sawit dalam area hutan, menurut Gulat.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya