Berita

Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam kegiatan Tanam Serentak di 427 hektare sawah yang diadakan Serikat Petani Indonesia (SPI) di Desa Sukamulya, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (9/1)./Istimewa

Politik

Partai Buruh Pastikan Kedaulatan Pangan Tak Hanya "Omon-Omon"

RABU, 10 JANUARI 2024 | 07:12 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Partai Buruh berkomitmen untuk tidak hanya "omon-omon" atau ngomong saja soal kedaulatan pangan.

Hal itu disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal usai kegiatan Tanam Serentak di 427 hektare sawah yang diadakan Serikat Petani Indonesia (SPI) di Desa Sukamulya, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (9/1).

"Subsidi bukan kepada pabrik-pabrik pupuk dan sentra-sentra benih oleh korporasi. Subsidi itu untuk membangun daulat pangan," kata Said Iqbal.


Salah satu contohnya, SPI telah berhasil mencetuskan kawasan daulat pangan di Tuban, dimana di kawasan tersebut diterapkan agroekologi dan memanfaatkan pupuk kompos dari kandang-kandang sapi di sekitar sawah dialirkan ke sawah-sawah, tidak menggunakan pestisida.

"Kemudian benihnya adalah benih lokal akhirnya hasil yang dicapai adalah tiga kali lipat. Jadi, Partai Buruh bukan sekedar omon-omon. Partai buruh sudah bertindak melalui  inisiatornya Serikat petani Indonesia bukan omon-omon. Jadi, Tuban adalah salah satu proyek percontohan. Hari ini SPI juga memulai di Desa Sukamulya," beber Said.

Untuk itu, Said juga mengatakan jika Partai Buruh menang pemilu, pihaknya akan menyerahkan tanah seluas 12 juta hektare kepada petani untuk kedaulatan pangan dan agroekologi.

"Dan koperasi-koperasi semacam dulu dihidupkan lagi, tapi koperasi ini bukan seperti zaman orde Baru yang mengelola adalah negara dan elite kota yang masuk ke desa. Namun, dioperasi dan dikelola langsung oleh para petani," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia Agus Ruli Ardiansyah menyatakan kawasan daulat pangan harus dikuasai oleh petani, bukan korporasi, ini untuk menjamin kedaulatan para petani.

"Itu menjadi sumber kehidupan petani itu harus dikuatkan dan dilegalkan menjadi upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Kita wujudkan kedaulatan pangan di negeri ini yang dibangun bukan berdasarkan korporasi, tetapi akan membangun kawasan berbasiskan koperasi-koperasi petani," kata Agus.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya