Berita

Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam kegiatan Tanam Serentak di 427 hektare sawah yang diadakan Serikat Petani Indonesia (SPI) di Desa Sukamulya, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (9/1)./Istimewa

Politik

Partai Buruh Pastikan Kedaulatan Pangan Tak Hanya "Omon-Omon"

RABU, 10 JANUARI 2024 | 07:12 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Partai Buruh berkomitmen untuk tidak hanya "omon-omon" atau ngomong saja soal kedaulatan pangan.

Hal itu disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal usai kegiatan Tanam Serentak di 427 hektare sawah yang diadakan Serikat Petani Indonesia (SPI) di Desa Sukamulya, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (9/1).

"Subsidi bukan kepada pabrik-pabrik pupuk dan sentra-sentra benih oleh korporasi. Subsidi itu untuk membangun daulat pangan," kata Said Iqbal.


Salah satu contohnya, SPI telah berhasil mencetuskan kawasan daulat pangan di Tuban, dimana di kawasan tersebut diterapkan agroekologi dan memanfaatkan pupuk kompos dari kandang-kandang sapi di sekitar sawah dialirkan ke sawah-sawah, tidak menggunakan pestisida.

"Kemudian benihnya adalah benih lokal akhirnya hasil yang dicapai adalah tiga kali lipat. Jadi, Partai Buruh bukan sekedar omon-omon. Partai buruh sudah bertindak melalui  inisiatornya Serikat petani Indonesia bukan omon-omon. Jadi, Tuban adalah salah satu proyek percontohan. Hari ini SPI juga memulai di Desa Sukamulya," beber Said.

Untuk itu, Said juga mengatakan jika Partai Buruh menang pemilu, pihaknya akan menyerahkan tanah seluas 12 juta hektare kepada petani untuk kedaulatan pangan dan agroekologi.

"Dan koperasi-koperasi semacam dulu dihidupkan lagi, tapi koperasi ini bukan seperti zaman orde Baru yang mengelola adalah negara dan elite kota yang masuk ke desa. Namun, dioperasi dan dikelola langsung oleh para petani," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia Agus Ruli Ardiansyah menyatakan kawasan daulat pangan harus dikuasai oleh petani, bukan korporasi, ini untuk menjamin kedaulatan para petani.

"Itu menjadi sumber kehidupan petani itu harus dikuatkan dan dilegalkan menjadi upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Kita wujudkan kedaulatan pangan di negeri ini yang dibangun bukan berdasarkan korporasi, tetapi akan membangun kawasan berbasiskan koperasi-koperasi petani," kata Agus.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya