Berita

Pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis/Ist

Politik

Mujahid 212: Jokowi Anggap Enteng Peristiwa Kecurangan Pemilu

MINGGU, 31 DESEMBER 2023 | 08:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Indikasi adanya kecurangan Pemilu 2024 dianggap mulai terbukti dengan adanya distribusi surat suara di Taipei lebih cepat.

Apalagi, distribusi lebih cepat itu dilandasi dengan alasan yang tidak masuk akal seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei mendistribusikan lebih cepat surat suara Pemilu 2024 karena khawatir kantor pos tutup di momen libur tahun baru.


"Bagaimana negara lainnya? Apakah sudah dikirim juga? Mana bukti pengiriman KPU RI ke negara selain Taiwan, untuk itu segera klarifikasi dengan menunjukan bukti pengirimannya kepada publik," kata Damai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (31/12).

Damai menilai, Presiden Jokowi tega membohongi dan membodohi rakyatnya sendiri. Mengingat kata Damai, yang merayakan tahun baru bukan hanya di Taiwan, tetapi juga semua negara.

"Maka statement Jokowi tentang kertas pemilu dikirim ke Taiwan sengaja didahulukan karena ada kekhawatiran kantor pos tutup libur tahun baru, ini ucapan yang ngasal, asal jeplak, nggak pantas dikeluarkan oleh mulut yang berpredikat sebagai Presiden RI," tegas Damai.

Pernyataan tersebut, lanjut dia, merupakan cerminan seseorang yang sudah "terbiasa" berbohong. Sehingga, indikasi adanya kecurangan pada Pemilu 2024 terbukti menimbulkan gejolak dan keresahan di tengah masyarakat.

"Terhadap statement Jokowi ini, apakah Jokowi tidak bisa memberikan jawaban yang cerdas dan masuk akal? Jokowi sebagai presiden tidak pantas 'over' atau lebay, yang sepertinya anggap enteng peristiwa kejahatan (kecurangan) pemilu ini," terang Damai.

“Secara hukum ketatanegaraan selaku presiden, segala yang keluar dari mulut presiden secara substantif, merupakan perbuatan hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengungkapkan kekhawatiran perihal tutupnya kantor pos di Taipei itu usai menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional (Rakornas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu (30/12).

“Tadi saya diceritakan bahwa memang ada kekhawatiran karena ini tahun baru, kantor pos tutup agak lama di sana (Taipei) sehingga (surat suara) dikirim mendahului,” kata Jokowi.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya