Berita

Pengurus Cendekia Muda Muslim Indonesia (CMMI)/Ist

Politik

CMMI Minta Penjelasan Kiai Muhyiddin Soal Komentar Video Viral Zulhas

SABTU, 30 DESEMBER 2023 | 21:48 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Muhyiddin Junaidi, didesak memberikan penjelasan atas pernyataannya yang menyebut ada unsur penistaan agama terkait dengan viralnya video Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Muhyiddin mengomentari kelakar Zulhas yang menyinggung perubahan sikap masyarakat, salah satunya diam tidak membaca 'amin' seusai surah Al Fatihah dilafalkan dalam salat berjamaah.

"Dilihat dari aspek hukum sudah masuk dalam kategori penistaan agama dan bagian daripada upaya memperolok serta mempermainkan agama demi kepentingan politik," ujar Muhyiddin dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (20/12).


Terkait pernyataan Muhyiddin itu, Ketua Umum Cendekia Muda Muslim Indonesia (CMMI) Anhar Tanjung mendesak ada penjelasan sikap dari pribadi Muhyidin ataupun kelembagaan MUI.

"Kami meminta Kiai Muhyiddin Junaidi untuk mengklarifikasi pernyataan yang mengatasnamakan MUI menyebutkan Zulkifli Hasan telah menista Agama," ujar Anhar Tanjung dalam konferensi pers di halaman kantor MUI, Menteng, Jakarta, Sabtu (30/12).

Kata Anhar Tanjung, tanpa penjelasan dari Kiai Muhyiddin maka berpotensi menciptakan kondisi tidak harmonis di kalangan masyarakat.

Terpenting, lanjutnya, penjelasan dari pribadi dan lembaga juga demi menjaga kepercayaan publik akan netralitas MUI.

"Kami meminta MUI untuk bersikap netral demi menjaga keharmonisan, kerukunan dan kedamaian umat beragama," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya