Peserta focus group discussion bertajuk Ketenagakerjaan Indonesia, Bonus Demografi dan Ekonomi Rakyat, di Hotel Lumire, Jakarta Pusat/Ist
Menyambut bonus demografi, Konfederasi Sarbumusi menilai masalah ketenagakerjaan tak bisa dipandang sebelah mata. Terlebih jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding tidak produktif. Sehingga, siapapun presiden yang memimpin Indonesia ke depan, perlu strategi matang.
“Bonus demografi di Indonesia puncaknya pada 2030, sehingga akan ada tenaga kerja produktif sebesar 64 persen dari total jumlah penduduk 297 juta jiwa,” kata Presiden DPP Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, pada focus group discussion (FGD) bertajuk Ketenagakerjaan Indonesia, Bonus Demografi dan Ekonomi Rakyat, di Hotel Lumire, Jakarta Pusat.
Melalui rilis yang dikirim ke
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/12), Irham berpendapat, melimpahnya bonus demografi menjadi faktor menentukan bagi Indonesia, keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju. Untuk itu dia memandang pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi 2030.
“Dengan catatan, semua tenaga kerja kita berproduksi, baik sektor formal maupun informal. Sayangnya, meningkatnya sektor jasa berbanding terbalik dengan sektor pertanian yang ada,” katanya.
Sementara itu, National Project Coordinator International Labour Organization (ILO), Dede Shinta, berpendapat, tingkat pendidikan yang rendah jadi problem serius bagi tenaga kerja di Indonesia. Untuk itu, ke depan tenaga kerja Indonesia perlu dibekali kemampuan mengelola SDM di sekitarnya.
“Tenaga kerja kita perlu dibekali keterampilan mengelola sumber daya alam di sekitarnya, agar menjadi produk-produk yang bisa diserap ke pasar nasional, bahkan manca negara. Tentu saja mereka juga perlu dibekali keterampilan dan kapasitas menjadi tenaga kerja handal,” kata Dede Shinta.
Sementara itu, dosen ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Padang Wicaksono, memandang pemerintah perlu melakukan penerapan strategi baru dalam menghadapi tantangan dunia ketenagakerjaan di masa mendatang.
“Perlu terobosan-terobosan strategi untuk mengaktivasi balai-balai pelatihan milik pemerintah, SMK, dan pendidikan vokasi lainnya, agar bisa menjadi tempat yang mampu memberi bekal kapasitas dan keterampilan bagi tenaga-tenaga kerja kita,” katanya.
Acara dihadiri para pakar dan tokoh yang selama ini concern pada isu-isu ketenagakerjaan, antara lain Dewi Hutabarat (pengurus KADIN Bidang UMKM Koperasi 2015-2021)), Muhyidddin (Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan), Cristianus Pandjaitan (ILO), Tyovan Widagdo (Lembaga Perekonomian PBNU), Victoria Fangiade (Prakarsa), Eka Simanjuntak (Yayasan Nusantara Sejati), Bahruddin (anggota Badan Akreditasi Nasional PDM), dan Joko Wiryono (pendiri dan pemilik Gulanas).
