Berita

Anggota Komisi IV DPR RI, Ravindra Airlangga saat berdialog dengan para petani asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat/Ist

Politik

Respons Keluhan Petani, Ravindra Airlangga Minta Akses Pupuk Subsidi Diperluas

RABU, 13 DESEMBER 2023 | 15:29 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Akses pupuk bersubsidi untuk para petani Indonesia perlu diperluas. Meskipun ada kenaikan harga, pemerintah harus menjamin akses petani terhadap pupuk bisa terjaga.

Anggota Komisi IV DPR RI, Ravindra Airlangga mengatakan, salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan memperbanyak kios pupuk bersubsidi dan Kartu Tani.

"Kios pupuk bisa diperbanyak supaya warga yang sudah mendapatkan Kartu Tani bisa semakin mudah mendapatkan pupuk bersubsidi,” kata Ravindra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/12).


Anggota DPR dapil Kabupaten Bogor ini berujar, perluasan akses pupuk bersubsidi ini disampaikan berkaitan keluhan para petani di wilayah Kabupaten Bogor yang kesulitan mengakses pupuk.

Keluhan tersebut disampaikan para petani saat menggelar pertemuan di Desa Cinagara, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Salah satu petani bernama Haji Bubun bahkan mengaku harus membeli pupuk lebih mahal dari petani lain.

"Saya punya sawah ditanami padi, tapi kenapa pupuknya harganya Rp5 ribu per kilonya, sementara petani lain kalau beli cuma dua ribu enam ratus rupiah,” tutur Haji Bubun kepada Ravindra.

Di sisi lain, Ravindra tidak menampik ada kenaikan harga pupuk di pasar dunia. Kenaikan itu tidak lepas dari konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang membuat harga bahan baku ikut naik.

Kondisi ini diperparah dengan produksi pupuk di dalam negeri yang belum bisa memenuhi permintaan kebutuhan masyarakat.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya