Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu daerah yang didapuk sebagai pusat budidaya lobster oleh pemerintah. Bentang alam yang dipenuhi teluk dan banyaknya sebaran benih bening lobster (BBL) menjadi alasan provinsi ini layak sebagai pusat budidaya lobster.
Di tengah wacana ekspor BBL yang kembali mencuat demi kepentingan ekonomi, budidaya lobster di NTB terus menunjukan tren yang menggeliat.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim menuturkan bahwa setidaknya ada 10 titik sebaran budidaya lobster di NTB.
Di antaranya di Blongas (Lombok Barat), Silong Blanak (Lombok Tengah), Teluk Gerupuk dan Teluk Bumbang (Lombok Tengah), Teluk Awam dan Teluk Ekas (Lombok Tengah dan Timur), Teluk Jukung dan Teluk Jor (Lombok Timur), Teluk Seriwe (Lombok Timur).
Kemudian di Pulau Sumbawa terdapat di Pulau Bungin, Teluk Saleh, Teluk Cempi (Dompu) dan Waworada (Bima).
“Proses budidaya (lobster) di daerah itu sudah berjalan, ada yang sudah mendapat izin lokasi perairan yang sudah terbit sejak 2021 dan ada yang masih proses,” kata Muslim kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/12).
Lanjut dia, kelompok pembudidaya di Teluk Jukung dan Teluk Ekas mencapai 147 dengan total pembudidaya sekitar 1.809. Jumlah itu diharapkan terus meningkat setiap tahunnya.
Untuk Kabupaten Lombok Tengah dan Timur, menurut datanya, terdapat 9.935 keramba jaring apung (KJA). Sementara luas lahan budidaya yang tersedia di Teluk Ekas dan Teluk Jukung masing-masing 731,84 Ha dan 642,82 Ha, baru tergarap kurang dari 10 persen.
Muslim mengakui dalam mengembangkan budidaya lobster tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Diperlukan komitmen yang besar baik dari pemerintah pusat maupun daerah, serta para pembudidaya sendiri.
“Memang diperlukan waktu yang lama para pembudidaya ini bisa panen, sekitar 8 bulan ke atas, untuk lobster yang ukuran siap konsumsi,” ungkapnya.
Berbagai tantangan dan peluang, dijabarkan Muslim untuk mencapai hasil budidaya yang maksimal. Dia berharap, keberadaan masyarakat pembudidaya yang sudah melakukan
action dengan KJA tentu memudahkan investor dalam menyusun
business plan.
“Tantangannya, memang kemampuan teknis pembudidaya lobster masih rendah sehingga perlu ditingkatkan dan diperlukannya nutrisi (yang baik) untuk perkembangan lobster,” jelas Muslim.
Setidaknya, kondisi budidaya lobster di NTB bisa menjadi
role model atau pijakan awal untuk melangkah sebagai pusat budidaya lobster nasional bahkan dunia.
Polemik Ekspor BBLMasih kata Muslim, wacana ekspor BBL juga menimbulkan pro dan kontra di tengah nelayan dan pembudidaya. Dia meminta pusat untuk mempertimbangkan kembali dibukanya keran ekspor BBL.
“Jadi para pembudidaya di sini mengkhawatirkan kalau ekspor BBL dibuka, mereka akan sulit mendapat benih yang bagus, karena yang bagus-bagus sudah dibawa keluar,” ungkapnya lagi.
Senada dengan Muslim, Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University, Prof. Yonvitner menyatakan adanya ekspor BBL justru kurang menguntungkan terutama bagi pembudidaya.
“
Sustainability BBL ke depan akan terganggu, otomatis nelayan atau pembudidaya lokal akan sulit mendapatkan benih. Akibatnya harga benih lokal akan naik,” ungkap Yonvitner dihubungi terpisah, Minggu (10/12).
Selain itu, menurutnya ekspor BBL juga menyebabkan
comparative nice pembudidaya lokal menurun. Yonvitner menegaskan perlunya ditingkatkan daya saing pembudidaya lokal agar bisa menyaingi Vietnam.
Peluang dan Harapan Yonvitner membeberkan, jika Indonesia mau fokus terhadap budidaya lobster maka
nothing impossible. Dia menekankan pentingnya keseriusan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.
“Pengembangan budidaya lobster bisa diurai dari klaster rakyat dan industri. Klaster rakyat menggunakan skema
multistages farming. Jadi mulai ada yang budidaya dari benih hingga ukuran jangkrik (sekitar 5 gram), kemudian ada lagi yang dari ukuran jangkrik sampai ukuran yang siap konsumsi misalnya,” beber Yonvitner.
“Jadi tidak hanya satu orang (pembudidaya), paling tidak ada 4 rantai usaha yang berkembang dalam klaster rakyat ini. Kemudian di klaster industri seperti yang dibangun pemerintah saat ini, mulai dari benih hingga konsumsi,” tambahnya.
Dosen Sumberdaya Perairan IPB ini juga mengurai pentingnya riset dan basis data statistik yang ter-
update dalam pengembangan budidaya lobster. Dengan demikian, dia meyakini bahwa sektor budidaya lobster bisa menyerap banyak lapangan kerja
Mulai dari industri pakan hingga permasalahan kredit untuk pembudidaya juga diperhatikan dalam skema hulu-hilir budidaya lobster.
“Seperti di Vietnam, dukungan pemerintah sangat besar,” tandasnya.
