Berita

Ilustrasi pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh/Istimewa

Nusantara

Soal Pengungsi Rohingya, Masyarakat Aceh Jangan Terbawa Arus Kebencian

MINGGU, 10 DESEMBER 2023 | 05:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

RMOL.  Masyarakat Aceh diminta tidak terprovokasi dan membenci terkait kedatangan pengungsi Rohingya di wilayah mereka. Apalagi menyudutkan UNHCR sebagai Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi.

“UNHCR telah banyak membantu warga Aceh. Apalagi saat peristiwa Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh,” ucap Akademisi Universitas Teuku Umar, Yulizar Kasma, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Sabtu (9/12).

Yulizar mengatakan, saat DOM banyak masyarakat Aceh mengungsi keluar negeri. Pihak yang menampung adalah UNHCR.


Menurut Yulizar, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh merupakan kejadian yang kerap berulang. Di mana mereka tidak diakui oleh Pemerintah Myanmar sejak 1980-an.

"Jadi tidak bisa watak mereka disamakan dengan masyarakat yang berada di negara yang aman dengan akses pendidikan dan pekerjaan yang mudah," imbuhnya.

Yulizar menjelaskan, akses pendidikan, akses kesehatan, akses pekerjaan, pembakaran pemukiman, dan pengusiran selalu dirasakan pengungsi Rohingya di Rakhine.

"Mereka orang terbuang dan dilemahkan berpuluh tahun, perbedaan itu seharusnya tidak boleh mematikan rasa kemanusiaan dan ikatan iman kita dengan mereka,” ujar Yulizar.

Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia-Aceh itu berharap pemerintah dapat menertibkan pihak-pihak yang memprovokasi dan mengumbar kebencian terhadap pengungsi Rohingya dan UNHCR.

Soal dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, lanjut Yulizar, pengungsi Rohingya korban. Di mana mereka dibiarkan di perairan oleh agen untuk mengadu nasib.

“Jadi kalau kita benci dan membiarkan mereka bertarung nasib di laut tidak mencerminkan adab kita orang Aceh, tidak ada jaminan perdamaian yang kita nikmati ini selama – lamanya,” sebutnya.

Selain itu, Yulizar mendukung pemerintah menampung pengungsi Rohingya sementara waktu di Pulau Kosong. Menurut dia, dukungan ini adalah sisi kemanusiaan dan dapat mencegahkan perselisihan pengungsi dengan warga lokal.

Di sisi lain, Yulizar menyayangkan sikap netizen yang menyamakan pengungsi Rohingya dengan Yahudi. Sebab pengungsi Rohingya jauh dari pemahaman yang dianut Yahudi.

”Jadi kita jangan hanya berteriak yang di Palestina, tapi melihat negatif yang di depan mata. Jikapun kita tidak bisa membantu pengungsi malang itu, maka jangan ikut menjadi penghasut ” tandasnya.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya