Pasangan Nomor Urut 2, Prabowo-Gibran, saat acara Mata Najwa/Rep
Program makan siang gratis dari pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terus mendapat sorotan publik. Mulai dari anggaran, hingga teknis pelaksanaannya.
Pasalnya program ini dianggap terlalu muluk dan dituding hanya sebagai janji belaka dari pasangan Prabowo-Gibran.
Menanggapi itu, Anggota Dewan Pakar Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menjelaskan detail soal pelaksanaannya kelak. Dia menjamin pelaksanaan program ini ketika menjadi program nasional akan transparan.
Caleg Gerindra DPR Dapil Jatim I yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo ini menegaskan program ini, utamanya diperuntukkan untuk siswa sekolah mulai dari TK hingga SMA.
“Pak Prabowo sudah menekankan, nantinya makan siang gratis ini dikelola oleh dinas-dinas setempat sampai ke desa dan harus dipertanggungjawabkan. Bahkan guru, orang tua murid dan semuanya bisa ikut mengawasi,” jelas BHS akrab disapa, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/12).
Sambung dia, termasuk mutu, rasa dan jenis makanannya bisa dikontrol baik oleh dinas setempat maupun pihak sekolah.
“Semuanya ikut ngawasin. Sebenarnya sangat mudah. India saja bisa yang penduduknya satu miliar lebih, masak kita enggak bisa,” tegasnya.
BHS menyatakan justru akan sulit kalau hanya diurus oleh pemerintah pusat saja atau satu kontraktor besar. Hal itu mengingat, Indonesia begitu luas dan memiliki kebudayaan serta aneka makanan yang beragam.
“Yang penting kan nutrisinya sama, tapi jenis makanannya berbeda-beda karena kita terdiri dari ratusan kebudayaan, jadi justru enggak bisa disamakan,” tuturnya.
Masih kata BHS, bahkan program ini juga ikut membangkitkan geliat pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“UMKM setempat lebih memungkinkan untuk tumbuh, misalnya warung-warung (makan) kecil, mereka akan bekerja sama dengan pihak sekolah,” pungkasnya.
