Mendagri Jangan Terprovokasi Rumor soal Penjabat Kepala Daerah

Jadwal pilkada yang telah disepakati pada 27 November 2024 akan dimajukan dan dilakukan dua tahap, yakni pada 7 dan 24 September 2024.

Meski terbilang masih cukup lama, namun manuver-manuver politik para kandidat calon kapala daerah sudah mulai gencar dilakukan sejak satu tahun terakhir. Salah satunya di Kabupaten Muna Barat (Muba), Sulawesi Tenggara.

Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Gustam mengatakan, manuver politik di Muba telah mempengaruhi jalannya roda pemerintahan.

"Hal tersebut terlihat sejak hadirnya Penjabat Bupati Muna Barat Bahri pada tanggal 27 Mei 2022 yang terus dirongrong oleh kelompok-kelompok tertentu. Mereka tidak menginginkan keberadaan Bahri sebagai putra daerah untuk menjadi Penjabat Bupati Muna Barat," kata Gustam dalam keterangannya, Kamis (7/12).

Menurut Gustam, agenda mengganti Bahri ternyata terus berlanjut memasuki akhir tahun 2023.

Menariknya, isu pergantian Penjabat Bupati Mubar saat ini dimainkan dengan memanfaatkan situasi, di mana Bahri diduga melanggar UU ASN berdasarkan rekomendasi Bawaslu.

Bahri diduga telah memperkenalkan salah satu bakal calon anggota DPD RI yang saat itu berkunjung ke Kabupaten Muna Barat dalam kapasitasnya sebagai ketua DPP KNPI.

"Kami masyarakat Muna Barat berharap Mendagri agar tidak ikut terprovokasi oleh isu-isu yang dihembuskan oleh kelompok-kelompok tertentu, dengan tujuan merusak citra Bahri selaku Penjabat Bupati," demikian Gustam.