Berita

Spanduk berisi dukungan kepada Ketua nonaktif KPK, Firli Bahuri/Net

Politik

Lewat Spanduk, Warga Subang Dukung Firli Bahuri Lawan Serangan Balik Koruptor

KAMIS, 07 DESEMBER 2023 | 08:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dukungan moral kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memberangus rasuah dari negeri ini terus disuarakan masyarakat. Salah satu caranya lewat pembentangan spanduk di jalan raya.

Seperti spanduk-spanduk yang terpasang di sepanjang Jalan Pantura Kabupaten Subang pada Rabu malam (7/12). Mulai dari Pamanukan hingga Patokbeusi terbentang spanduk berisi dukungan kepada Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri yang dinilai sedang menghadapi kriminalisasi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Spanduk dukungan itu bertuliskan, "Firli Bahuri Korban Fitnah dan Kriminalisasi Pelaku Korupsi" dan "Kriminalisasi kepada Pimpinan KPK adalah Bentuk Serangan Balik Koruptor”.


Sementara itu, seorang warga Subang yang memasang spanduk tersebut, Muhamad Hidayat menilai ada kejanggalan dari “drama” yang terjadi di media soal kasus Firli Bahuri. Sebab, penetapan tersangka Firli dilakukan tidak lama setelah KPK membongkar kasus besar di Kementan.

“Terlihat sekali ini serangan untuk supaya kasus korupsi pertanian dan lain-lain yang ditangani KPK tidak tuntas," kata Muhamad Hidayat kepada wartawan, Rabu malam (7/12).

Dia merasa ada skenario yang rapi dan melibatkan banyak pihak, seperti mantan orang KPK dan oknum penegak hukum yang selama ini memang memusuhi Firli Bahuri.

Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk kritis menilai secara utuh apa yang sebenarnya terjadi.

"Apalagi ini tahun politik, kita tahu sendiri lah. Jadi ketua KPK pasti akan banyak serangan, intervensi bahkan mungkin intimidasi. Itu buktinya yang mantan ketua KPK sebelumnya Agus Rahardjo bahkan mengakui adanya tekanan dalam menangani korupsi e-KTP," tuturnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya