Berita

Ilustrasi/Rep

Nusantara

Dikawal Sejumlah Kementerian, P3PD Pintu Gerbang Peningkatan Kapasitas Desa

SELASA, 05 DESEMBER 2023 | 10:57 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Program penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) merupakan program pemerintah mendukung implementasi Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa, yang secara struktur dikawal sejumlah kementerian dan lembaga.

Dikutip dari situs resmi P3PD, Selasa (5/12), program itu diharapkan membawa perubahan sistem pembinaan dan pengawasan kepada desa dan pemerintah daerah melalui inovasi pengembangan sistem peningkatan kapasitas yang lebih efisien.

Peningkatan kapasitas berbasis permintaan dan kebutuhan, menggunakan teknologi digital berbasis mekanisme pasar, pengembangan sistem pelaporan, monitoring dan umpan balik yang efektif, serta pemberian insentif kepada desa dan kabupaten berkinerja baik untuk memperkuat capaian program.


Lebih lanjut dijelaskan, sistem pendukung yang dikembangkan pemerintah pusat (baik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kemenko PMK), tidak hanya mendukung dan mendorong efisiensi di pusat, tapi juga bisa digunakan pemerintah daerah dan desa.

P3PD yang merupaka kerjasama Pemerintah RI dan Bank Dunia itu juga bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatan kualitas pembangunan desa di lokasi program.

Antara lain melalui perbaikan kinerja pemerintah dan aparat desa melalui penguatan sistem peningkatan kapasitas berbasis permintaan dan kebutuhan, serta penguatan sistem pendampingan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Selain itu juga mengujicobakan mekanisme pemberian insentif kepada pemerintah desa berdasarkan metrik kinerja utama dari tata kelola yang baik.

Yang terakhir, penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi, untuk memperbaiki koordinasi, supervisi monitoring dan evaluasi kinerja desa serta mendorong pemakaian data dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat desa.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya